Hemat BBM; Opsi Pembelajaran Daring Harus Dipersiapkan Matang

JAKARTA – Opsi pembelajaran daring sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harus dipersiapkan secara matang, agar hasil proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.

“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pekan lalu, menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.

Khusus untuk efisiensi di sekolah atau sektor pendidikan, pemerintah berencana menerapkan kembali metode pembelajaran secara daring yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Lestari, rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh para pelaksananya di lapangan.

Pengalaman penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi pelajaran.

Ketika itu, tambah Rerie, sejumlah kendala mengemuka antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring dan akhirnya kualitas belajar murid menurun.

“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Selain kesiapan SDM, jelas Rerie, kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan.

Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan.

Penyaluran perangkat tersebut dilengkapi dengan penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.

Rerie berpendapat bahwa para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik.

Karena, tegas Rerie, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.(*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : MPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya