Indonesia Butuh 9 Juta SDM Digital, Mendesak Kolaborasi Pendidikan dan Industri

Senin, 5 Desember 2022 | 20:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja dalam bidang digital. Peluang yang besar ini mengingat tumbuh suburnya ekosistem digital.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menko Airlangga, akhir pekan lalu.

Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital.

Dengan nilai ekonomi digitaldi kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya Manusia.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, memang terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent. “Jadi memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent ini. Bahkan ada survei yang mengatakan ada 60 persen perusahaan Tekfin yang mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan data analysis,“ kata Nailul, Senin (5/12).

Karena itu, mereka malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut. “Makanya butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Ini yang sampai saat ini belum ketemu,” sebut Nailul.

Baca Juga:  Mainan Anak Banyak gak Ber-SNI, Tanda Perlindungan belum Optimal

Program Vokasi yang dilakukan pemerintah juga disebut bisa menyiapkan tenaga kerja digital. Pemerintah telah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Lebih lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan,upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia.

Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek,juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi Game Changer.

Infrastruktur

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri mengungkapkan akselerasi ekonomi digital menjadi keharusan ketika UMKM ingin naik kelas. Menurutnya, ketika UMKM mampu mengadopsi digitalisasi, maka akan terbuka peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang.

“Saya setuju dengan Pak Menko kalau adopsi digitalisasi, baik tata kelola usaha, pemasaran, sampai pembayaran, tidak bisa dielakkan dan jadi bagian penting kalau UMKM mau naik kelas. Mereka bisa dapat vendor yang lebih luas, tata kelola usaha yang lebih efisien, dan bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi,” ujarnya.

Baca Juga:  Pengamat: Kedaulatan Ekonomi Prabowo Harus Berbasis Ekonomi Pancasila dan Kemandirian Bangsa

Meski demikian, potensi besar dari UMKM yang terdigitalisasi juga dibersamai dengan tantangan berat. Sarana dan prasarana digital harus segera dipersiapkan untuk mengakselerasi ekonomi digital yang mampu membuat UMKM naik kelas. Para pelaku UMKM juga bisa lebih cepat mengadopsi dan beradaptasi dengan iklim digital.

“Tapi tentunya hal ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Seperti jaringan internet, support device yang dibutuhkan, hingga capacity building bagi para pelaku ini supaya bisa adopt dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga patut membuat kebijakan yang mampu memperkuat sisi permintaan, serta mendorong publik untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman barang, ataupun bandara.

“Demand side juga harus diperkuat. Pelanggan juga harus mulai bergerak mengadopsi digitalisasi seperti pembelian, pembayaran, supaya environment-nya juga terbentuk,” ungkapnya.

Menurut Hanri, saat ini memang Indonesia masih mendapati ketimpangan penguasaan teknologi dengan negara Barat, namun ketika Indonesia mampu memaksimalkan dan mengupayakan aspek tersebut, maka UMKM akan lebih terfasilitasi untuk naik kelas. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gandeng BPHL, Lampung Optimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Sektor Kehutanan 
Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat
Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Mesuji Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Desa Labuhan Permai   
Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif, Gubernur Tekankan Pentingnya Kepatuhan Pajak
Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan
Bandarlampung 344; Wajah Lampung
Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial 

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 06:58 WIB

Gandeng BPHL, Lampung Optimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Sektor Kehutanan 

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:33 WIB

Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:31 WIB

Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:29 WIB

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Mesuji Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Desa Labuhan Permai   

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:16 WIB

Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif, Gubernur Tekankan Pentingnya Kepatuhan Pajak

Berita Terbaru