JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung komunitas Internasional yang menolak keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengontrol (menguasai) wilayah Gaza.
“Trump yang didampingi Netanyahu (PM Israel yang oleh ICC telah diperintahkan untuk ditangkap) telah mengumumkan proyeknya untuk kuasai Gaza, dan mengusir semua warga Gaza keluar dari Palestina. Dan dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu. Usulan Trump itu selain dinilai sebagai pengalihan isu kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Gaza dan sekarang juga terhadap Jenin (Tepi Barat) di saat gencatan senjata diberlakukan, itu juga bentuk nyata ethnic cleansing, dan menjadi model ‘penjajahan’ baru yang akan menimbulkan ketidakdamaian dan malah memperluas medan konflik di kawasan Timur Tengah, yang bisa berimbas ke dunia secara luas,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis(6/2).
HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dunia internasional, termasuk Mesir dan Yordania – dua negara yang dibidik Trump untuk lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina – tegas menolak. Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina Merdeka.
Semua negara anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga tegas menolak. Uni Eropa juga menolak dengan menyampaikan bahwa Gaza merupakan bagian dari Palestina merdeka sebagai solusi dua negara. Penolakan juga datang dari negara anggota EU (seperti Jerman, Belgia, Spanyol dan Irlandia) dan negara Eropa non anggota EU seperti Norwegia. Di belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump. Dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan.
Sekjend PBB, Guiteres juga menolak dan menegaskan bahwa semua jenis pengusiran warga ke lain negara adalah bentuk ethnic cleansing yang tidak bisa diterima. Maka wajar kalau Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese menyebut rencana Trump itu bukan hanya melanggar hukum internasional, tidak bermoral, sangat tidak bertanggung jawab, ethnic cleansing, dan juga termasuk kejahatan internasional.
“Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis (ethnic cleansing), kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” tukasnya.
Maka, HNW mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yang telah mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump itu, dan memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya. Ia juga sependapat dengan sikap Kemlu yang menilai bahwa akar penyebab konflik adalah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina.
“Penjajahan Israel atas Palestina itulah yang seharusnya diselesaikan oleh Trump kalau dia menghendaki adanya perdamaian, sebagaimana dia nyatakan saat kampanye. Bukan justru ingin menguasai Gaza, dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri. Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majlis Umum PBB”ujarnya.
Dengan demikian, HNW berharap agar sikap Kemlu dapat berhasil diwujudkan, maka penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum ini dengan lebih efektif menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan negara2 yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk kuasai Gaza dan mengusir warganya. Kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara2 yang tergabung di OKI, Liga Arab maupun PBB (termasuk empat negara Anggota Tetap DK PBB itu). Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas.
HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel negara yang telah melanggar berbagai resolusi PBB ini, bisa menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab. Salah satunya adalah terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel. “Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB, atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” ujarnya.
“Kecuali kalau Trump segera menarik/tidak melanjutkan usulannya karena berhadapan dengan penolakan meluas dari publik (termasuk di AS) dan dunia internasional, apalagi warga AS termasuk yang beragama Yahudi banyak yang demo menolak sikap Trump tersebut, bahkan sejumlah anggota Kongres AS sudah mengancam untuk memakzulkan Trump atas usulannya untuk menguasai Gaza dan mengusir semua warga Gaza keluar dari Palestina,” tutupnya.##
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Hadi
Sumber Berita : Palestina vs Trumph
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
