Laporan : Heri Suroyo
JAYAPURA – Papua sebagai bagian dari Indonesia adalah kawasan pulau atau Provinsi yang sangat dipentingkan. Bumi Cendrawasih ini memiliki peran panjang dan heroik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari era pergerakan kemerdekaan hingga saat ini.
Di sisi lain terutama era kekinian, Papua diwarnai dengan berbagai dinamika yang sangat luarbiasa. Dinamika ini, sangat dalam hingga menyentuh nuansa kebersamaan dan persatuan yang perlu terus dijaga dan dirawat dengan harmonis. Dalam duka kita akibat gempa di Jayapura dan kekerasan KKB di Dunga, kita mencatat berbagai perkembangan significan di Papua.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, untuk menghadapi dinamika tersebut, Papua memerlukan komitmen dan kenegarawanan untuk tetap merengkuh dan menjaga agar kebersamaan dalam konteks NKRI, tetap selalu bisa diwujudkan, disukseskan dan dimajukan untuk maju sejahteranya Papua dan warganya.
“Dan salah satu pintu besar untuk masuk merealisasikan semua itu adalah melalui jalur pendidikan,” ujar HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam paparannya saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional bertema ‘Urgensi Pendidikan Tinggi Dan Tantangan Masa Depan Papua Setelah Otsus Perubahan’ sekaligus Launching & Pelantikan Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Papua Madani Jayapura (UPMJ) kerjasama MPR dengan UPMJ dan Yayasan Al Barakah Abepura.
Acara yang digelar di Ballroom Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/2/2023) ini juga dihadiri oleh Plh Gubernur Provinsi Papua Dr. H.M. Ridwan Rumasukun, SE, MM, Ketua Yayasan Al Barakah H. Maddu Mallu, SE, MBA, Rektor UPMJ Dr. Syarifuddin, SE, M.Si,Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Sanusi Uwes, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Mofu, Forkopimda Prov. Papua dan para Kepala Sekolah SMA, SMK serta para dosen perguruan tinggi di Prov. Papua sebagai peserta.
Begitu pentingnya bidang pendidikan sebagai pintu besar mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI, sebagai Pimpinan MPR, HNW sangat menyambut baik dan mendukung serta bangga dengan terus berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Papua termasuk lembaga pendidikan tinggi, yang jumlahnya terus meningkat. Salah satunya adalah dengan berdiri dan disahkannya Universitas Papua Madani Jayapura (UPMJ).
Masyarakat Papua, lanjut anggota Komisi VIII DPR FPKS ini, patut bersyukur bahwa pemerintah RI dan DPR sangat memperhatikan pendidikan di Papua. Hingga dalam perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan DPR pada Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-5 Tahun Sidang 2020-2021, ada beberapa poin penting yang bisa meningkatkan kualitas san kwantitas pendidikan di Papua.
Pada Pasal 34, dana Otsus Papua dinaikkan menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional pertahun dan akan dibayarkan sampai tahun 2041 dengan jumlah diperkirakan sebesar Rp.234,6 Triliun. Jumlah tersebut lebih dari kucuran dana Otsus Papua dua dekade yang lalu yang hanya sebesar Rp.101,2 Triliun.
Untuk mengupayakan dan menjaga agar dana tersebut dipergunakan dengan benar, Pasal 36 mewajibkan alokasi anggaran. Untuk pendidikan sebesar 35 persen, untuk kesehatan 25 persen, untuk infrastruktur 30 persen dan sebesar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat.
“Angka-angka tersebut memberikan penegasan bahwa ada political will yang sangat kuat dari pemerintah pusat dan DPR RI, untuk meningkatkan dana Otsus dan lebih spesifik peningkatan untuk bidang pendidikan rakyat Papua. Bahkan, alokasi yang 35 persen itu lebih tinggi dari ketentuan UUD yang menetapkan 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan . Ini sesuatu yang luarbiasa, saya harap pemimpin, wakil rakyat, media dan masyarakat Papua menjaganya, mengawalnya dan menggunakannya sebagai mana mestinya untuk kemaslahatan, kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Papua,” pungkasnya. ##
