Hetifah Minta Kendala Pengisian PDSS Di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan

Kamis, 6 Februari 2025 | 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK.

Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Selain itu, koordinasi antar-kementerian terkait juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses berjalan lebih efektif. Hetifah menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang segera diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.

Baca Juga:  BPS Mesuji Gelar Pencanangan dan Komitmen Bersama Program SE 2026

Seperti mendorong adanya insentif bagi sekolah yang secara periodik mengisi DAPODIK dan eRapport guna memastikan data siswa tetap valid. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pengisian DAPODIK, eRapport, dan PDSS juga harus diperkuat, termasuk konsultasi rutin selama periode pendaftaran.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme eRapport ke manual guna menghindari kebingungan teknis. Koordinasi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, serta pihak terkait seperti LTMT, BP3, dan MRPTNI juga harus diperkuat agar sistem berjalan lebih efektif.

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, akan terus mengawal perbaikan sistem ini agar tidak terjadi kendala serupa di tahun-tahun mendatang.

“Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria baru-baru ini.

Baca Juga:  "Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan"

Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, sebanyak 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya. Sisanya, 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.(*)


Penulis : Heri


Editor : Rudi


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Peringati Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026, Polres Mesuji Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS
Polres Mesuji Gelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026 untuk 21 Personil
Kgs. Dedy Miryanto: Penunjukan Dr. Teguh Santosa Menjadi Energi Baru Diplomasi Lingkungan Indonesia
Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat
APPMBGI Lampung: MBG Harus Dilanjutkan Untuk Gizi Anak dan Ekonomi Lokal
PMII Lampung Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutannya
Dasco pimpin Rapat DPR Dan Pemerintah Bahas Stabilitas Fiskal Dan Moneter
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 16:43 WIB

Peringati Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026, Polres Mesuji Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:37 WIB

Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:31 WIB

Polres Mesuji Gelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026 untuk 21 Personil

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:27 WIB

Kgs. Dedy Miryanto: Penunjukan Dr. Teguh Santosa Menjadi Energi Baru Diplomasi Lingkungan Indonesia

Selasa, 30 Juni 2026 - 09:33 WIB

Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat

Berita Terbaru

Penunjukan Dr. Teguh Santosa sebagai Tenaga Ahli Menteri/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. [De]

#indonesiaswasembada

Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:37 WIB

Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Jamal, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyikapi dinamika politik.[De]

#indonesiaswasembada

Jamal: Jangan Biarkan Politik Memecah Persaudaraan Rakyat

Selasa, 30 Jun 2026 - 09:33 WIB