JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional sebagai agenda strategis Indonesia ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertajuk “Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru.”
Kegiatan ini menghadirkan para pakar, akademisi, teknokrat, pelaku industri, serta perwakilan masyarakat dan komunitas nelayan untuk merumuskan arah kebijakan maritim Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi dedikasi nelayan Indonesia sebagai pahlawan pangan laut yang selama ini menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat.
“Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua. Nelayan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya,” ujar Ibas.
Ia menekankan bahwa forum diskusi kebangsaan harus mampu melahirkan gagasan yang tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret. Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
Ibas juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis pangan, energi, hingga gangguan rantai pasok, yang menuntut Indonesia untuk semakin memperkuat kemandirian nasional.
“Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan,” lanjutnya.
Menurut lulusan S2 Nanyang Technological University dari Singapura tersebut, konsep ekonomi biru harus diimplementasikan secara nyata sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, lulusan S3 IPB University ini mengingatkan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan.
“Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pembangunan sejatinya adalah memperluas kebebasan manusia,” ungkapnya.
Indonesia, lanjutnya, memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar, mulai dari ikan tuna, kakap, kerapu, hingga udang dan lobster, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan rumput laut. Selain itu, komoditas bernilai tinggi seperti mutiara dan produk turunan kelautan memiliki potensi besar di pasar global.
“Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut.
Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam membangun sektor kelautan nasional. Ia mengapresiasi fondasi kebijakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperkuat kelembagaan nelayan dan diplomasi maritim, serta arah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan berbasis laut dan penguatan investasi sektor perikanan.
“Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan,” ujar Anggota Dapil Jawa Timur VII ini.
Selain itu, ia menekankan bahwa tantangan sektor kelautan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi, akses permodalan, teknologi, dan dampak perubahan iklim.
“Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.
Edhie Baskoro juga mendorong transformasi industri perikanan melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.
“Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun budaya maritim yang kuat, termasuk mendorong konsumsi pangan laut sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa,” pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategis. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si menekankan pentingnya efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan dan diversifikasi usaha seperti fishing tourism.
Sementara itu, Dr. Ir. Firdaus Basbeth menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, dengan koperasi sebagai salah satu solusi utama.
Adapun Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi nelayan, seperti musim paceklik, cuaca ekstrem, dan rendahnya pendapatan, serta pentingnya dukungan teknologi dan informasi.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh menyampaikan bahwa berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi perhatian serius di tingkat legislatif.
Anggota Komisi IV lainnya, Ellen Esther, menyoroti pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan secara terintegrasi.
Sementara itu, M. Zulfikar Suhadi menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan nelayan kecil agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif.
Diskusi kebangsaan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, para pakar dan akademisi, serta berbagai organisasi kemaritiman seperti Universitas Padjadjaran, Conservation Strategy Fund Indonesia, AquaBio Fresh Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, serta komunitas pemuda dan nelayan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru nasional.
Diskusi kebangsaan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat, yakni Hasan Saleh, M. Zulfikar Suhadi, dan Ellen Esther, serta para pakar dan akademisi. Di antaranya Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si, Guru Besar dan pakar di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University; Dr. Ir. Firdaus Basbeth, Kepala Research Centre & Case Clearing House di PPM School of Management; serta Dr. Roza Yusfiandayani, Wakil Kepala Lembaga Bidang Inovasi, Alih Teknologi, dan Pemberdayaan Masyarakat (LPIK) IPB University.
Turut hadir pula berbagai perwakilan organisasi kemaritiman Indonesia, baik dari kalangan akademisi maupun komunitas, seperti Universitas Padjadjaran, Conservation Strategy Fund (CSF) Indonesia, AquaBio Fresh Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, serta Komunitas Teman Nelayan Indonesia.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : MPR RI
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
