BANDARLAMPUNG–Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).
Saat memimpin Rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti jajaran Pemerintah Daerah yang dinilai pasif dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
Tomsi memaparkan masih adanya 321 Pemerintah Daerah yang tercatat belum melakukan satu pun upaya konkret untuk menekan laju inflasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi mingguan tidak akan memberikan dampak jika tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
”Saya minta supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.
Kemendagri kembali mengingatkan Pemda untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yaitu :
1. Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah.
2. Sidak ke pasar dan distributor agar tidak ada penimbunan barang.
3. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk kelancaran pasokan.
4. Gerakan menanam pangan mandiri.
5. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
6. Dukungan biaya transportasi dari APBD.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94%. Angka ini menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tiga tahun sebelumnya.
”Kondisi sekarang itu posisinya 0,94%. Ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Maka tentunya ini mari bersama kita memperhatikan komoditi apa saja yang nanti perlu untuk kita cermati terutama pada level di Kabupaten Kota,” ujar Ateng Hartono saat memberikan paparan.
BPS mencatat sejumlah komoditas pangan mengalami fluktuasi harga yang signifikan di berbagai daerah. Bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga terluas, mencakup 227 kabupaten/kota. Disusul oleh minyak goreng di 224 daerah dan gula pasir di 185 daerah.
Secara khusus, Ateng menyoroti pergerakan harga beras yang terus menunjukkan tren kenaikan jumlah daerah terdampak dalam empat bulan terakhir.
“Beras ini selama empat bulan mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami peningkatan IPH-nya itu terus mengalami peningkatan. Sekarang jumlahnya 109 (daerah). Sebagai gambaran pada bulan Januari yang lalu hanya 72 kabupaten kota,” jelasnya.
Selain pangan, emas perhiasan dan daging ayam ras juga tercatat sebagai penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun kalender.
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
