Guntur Gutawan Bertekad Sejahterakan Buruh Pelabuhan Panjang

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Bandarlampung – Sejumlah masalah yang mendera para buruh Pelabuhan Panjang menjadi fokus Guntur Gutawan, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Pelabuhan Panjang. Dia bersama pengurus dan para buruh siap bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tekad ini disampaikan saat pelantikan kepengurusan FSPTI Pelabuhan Panjang di Hotel Sahid Bandarlampung, Senin (15/8).

Guntur Gutawan didaulat menjadi ketua periode 2022-2027, bersama Sekretaris Samsul Hidayat serta sejumlah pengurus lainnya dilantik Ketua Pimpinan Daerah FSPTI – KSPSI Lampung Jazuli Isa.

“Kami ingin terciptanya suasana aman, dan tertib sehingga Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan terbaik di Indonesia. Lalu bisa menjadi income terbesar pemerintah daerah. Ujungnya bisa menjadi sandaran hidup para buruh untuk meraih kesejahteraan hidup,” ujar Gugun, sapaan Guntur saat menyampaikan sambutannya. Untuk itu semua dibutuhkan jalinan komunikasi dan komitmen antar pihak: Pemda, pengusaha dan buruh. Sehingga para pekerja tidak terabaikan.

Baca Juga:  AS Kembali Lancarkan Serangan, Iran Siap Balas

Sementara itu, Ketua FSPTI Lampung Jazuli Isa mendesak BPJS Ketenagakerjaan Lampung untuk mengambil langkah hukum terkait tunggakan Rp 8 miliar Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. FSPTI siap mendukung upaya itu, termasuk melaporkan ke Polda Lampung.

Faizal Manif, perwakilan BPJS Lampung yang hadir berjanji siap melanjutkan aspirasi pekerja transportasi. Rencananya besok, pihaknya diundang PT Pelindo untuk membicarakan tunggakan ini. “Semoga ada titik temu masalah ini. Sehingga kesejahteraan buruh Pelabuhan Panjang bisa terwujud,” ucapnya.

Baca Juga:  Peringati Hari Koperasi ke-79, Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi untuk Dukung Program Strategis Nasional

Perwakilan Apindo juga siap berkolaborasi bersama FSPTI dalam menentukan upah minimum layak. “Untuk kemaslahatan buruh Pelabuhan Panjang, Apindo siap berkolaborasi,” ujarnya.

Hadir dalam pelantikan anggota DPRD Bandarlampung Dika Harun, tokoh masyarakat Gusti Muhar dan Suherman Ketua ISMI Lampung serta sejumlah perwakilan FSPTI lainnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Lampung Siapkan Arah Kebijakan Fiskal 2026-2027 yang Realistis dan Berkelanjutan
Gubernur Lampung dan DPRD Sepakati Raperda Pertanggungjawaban 2025
Deddy Sitorus Beri Klarifikasi Tudingan Menghina Profesi Jurnalis Dengan Sebutan “Gerombolan Sirkus”
Pengurus JMSI Banyuwangi Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Komitmen Peran Media dalam Investasi Daerah
AS Terus Lakukan Pengetatan Terhadap Produk China
FIFA Disiplinkan AFA Pasca Bentrok Pemain Argentina vs Spanyol
HUT ke-27 PP Polri, Gubernur Mirza Ajak PP Polri Perkuat Sinergi Wujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas
Proyek 2020 Masjid Agung Mesuji Macet, Hingga Kini Masih Pulbaket di Mapolda

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:17 WIB

Lampung Siapkan Arah Kebijakan Fiskal 2026-2027 yang Realistis dan Berkelanjutan

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:11 WIB

Gubernur Lampung dan DPRD Sepakati Raperda Pertanggungjawaban 2025

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:46 WIB

Deddy Sitorus Beri Klarifikasi Tudingan Menghina Profesi Jurnalis Dengan Sebutan “Gerombolan Sirkus”

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:44 WIB

Pengurus JMSI Banyuwangi Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Komitmen Peran Media dalam Investasi Daerah

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:03 WIB

AS Terus Lakukan Pengetatan Terhadap Produk China

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Gubernur Lampung dan DPRD Sepakati Raperda Pertanggungjawaban 2025

Kamis, 30 Jul 2026 - 21:11 WIB


Jurnalis dan pemengaruh media sosial dari negara-negara ASEAN berinteraksi dengan robot anjing di zona robotika di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China selatan, pada 29 Juli 2026. [Xin]

#indonesiaswasembada

AS Terus Lakukan Pengetatan Terhadap Produk China

Kamis, 30 Jul 2026 - 18:03 WIB