Guntur Gutawan Bertekad Sejahterakan Buruh Pelabuhan Panjang

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Bandarlampung – Sejumlah masalah yang mendera para buruh Pelabuhan Panjang menjadi fokus Guntur Gutawan, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Pelabuhan Panjang. Dia bersama pengurus dan para buruh siap bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tekad ini disampaikan saat pelantikan kepengurusan FSPTI Pelabuhan Panjang di Hotel Sahid Bandarlampung, Senin (15/8).

Guntur Gutawan didaulat menjadi ketua periode 2022-2027, bersama Sekretaris Samsul Hidayat serta sejumlah pengurus lainnya dilantik Ketua Pimpinan Daerah FSPTI – KSPSI Lampung Jazuli Isa.

“Kami ingin terciptanya suasana aman, dan tertib sehingga Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan terbaik di Indonesia. Lalu bisa menjadi income terbesar pemerintah daerah. Ujungnya bisa menjadi sandaran hidup para buruh untuk meraih kesejahteraan hidup,” ujar Gugun, sapaan Guntur saat menyampaikan sambutannya. Untuk itu semua dibutuhkan jalinan komunikasi dan komitmen antar pihak: Pemda, pengusaha dan buruh. Sehingga para pekerja tidak terabaikan.

Baca Juga:  Andreas: Wajah Indonesia Rusak di Dunia Internasional

Sementara itu, Ketua FSPTI Lampung Jazuli Isa mendesak BPJS Ketenagakerjaan Lampung untuk mengambil langkah hukum terkait tunggakan Rp 8 miliar Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. FSPTI siap mendukung upaya itu, termasuk melaporkan ke Polda Lampung.

Faizal Manif, perwakilan BPJS Lampung yang hadir berjanji siap melanjutkan aspirasi pekerja transportasi. Rencananya besok, pihaknya diundang PT Pelindo untuk membicarakan tunggakan ini. “Semoga ada titik temu masalah ini. Sehingga kesejahteraan buruh Pelabuhan Panjang bisa terwujud,” ucapnya.

Baca Juga:  Korupsi Izin Tinggal WNA Mencoreng Kedaulatan RI

Perwakilan Apindo juga siap berkolaborasi bersama FSPTI dalam menentukan upah minimum layak. “Untuk kemaslahatan buruh Pelabuhan Panjang, Apindo siap berkolaborasi,” ujarnya.

Hadir dalam pelantikan anggota DPRD Bandarlampung Dika Harun, tokoh masyarakat Gusti Muhar dan Suherman Ketua ISMI Lampung serta sejumlah perwakilan FSPTI lainnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK
Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia
Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Mimpi Tulangbawang Era Qudrotul….
Wagub Jihan Lantik Indra Sanjaya sebagai Karo Adpim, Perkuat Birokrasi Profesional Pemprov Lampung
Eliminasi Malaria Jadi Prioritas, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Terpadu

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:45 WIB

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:40 WIB

Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:35 WIB

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:29 WIB

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:21 WIB

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Berita Terbaru

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Doktor (S3). [De]

#indonesiaswasembada

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:45 WIB

Oplus_131072Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute.[De].

#indonesiaswasembada

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:29 WIB

Pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) senilai sekitar Rp92,5 miliar menjadi sorotan publik. [HS]

#indonesiaswasembada

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:21 WIB