Gubernur se-Indonesia Kumpul di IKN, Ini Arahan Presiden

KALIMANTAN TIMUR – Terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia.

Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di daerahnya masing-masing.

“Penurunan kasus harian patut kita syukuri, tetapi pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus kepada masyarakat agar taat dan patuh protokol kesehatan,” kata Presiden Jokowi, saat memberikan arahan kepada para Gubernur se-Indonesia, di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (13/3/2022).

Jokowi juga menekankan pentingnya vaksinasi Covid-19 yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.

“Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini. Yang perlu disikapi oleh para Gubernur, kata Presiden Jokowi, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” katanya.

Menurut Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu ini, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.

“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.

“Dalam penganggaran di APBD berubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita sesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali ada 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” jelasnya.

Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silahkan,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut tampak hadir antara lain; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono; serta Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya