Laporan: Rudi Alfian
LAMPUNG UTARA – Ratusan pendemo yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan aksi turun ke jalan guna menyuarakan nasib rakyat pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, Rabu, (14/09).
Massa aksi melakukan demo dengan menggeruduk kantor Pemkab Lampura untuk menagih janji pemangku kebijakan yang beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan statement akan siap menampung aspirasi masyarakat setempat dihadapan forum diskusi yang difasilitasi oleh Polres setempat.
“Kami minta Pemkab Lampura agar menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan BBM yang sangat tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Okta Irjun, Koordinator Lapangan yang bersuara lantang diatas mobil komando.
Menurutnya kebijakan tersebut sangat berdampak luas khususnya terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang kini harganya melambung tinggi. Ditambah dengan keadaan perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.
Dalam aksi damai yang berlangsung di halaman upacara Pemkab Lampura, pendemo hanya disambut oleh Assiten I Setdakab Lampura, Mankodri didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Fadly Achmad. Hal itu menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para mahasiswa yang sedang menyuarakan nasib masyarakat di Bumi Ragem Tunas Lampung. Kekecewaan tersebut bertambah dengan terjadinya insiden yang diduga meremehkan orasi mereka yang menyebabkan pendemo sempat terpancing emosinya. Nampak di kejauhan terdapat segelintir oknum yang diduga ASN menertawakan aksi mereka seolah-olah orasi yang dilakukan para mahasiswa tidak dianggap serius.
Emosi para pendemo akhirnya reda dengan adanya panggilan telepon dari Wabub Lampura, Ardian Saputra yang kepada pendemo meminta maaf tidak dapat hadir dan menyambut langsung para mahasiswa dikarenakan sedang melakukan tugas kedinasan. Ia juga telah mendengarkan semua tuntutan yang dilayangkan oleh para pendemo dan menegaskan akan segera menindaklanjuti. Dalam percakapan melalui sambungan telepon, para perwakilan massa aksi juga dijanjikan untuk bertemu secara langsung (audiensi) dengan Wabub Lampura agar apa yang menjadi tuntutan aksi dapat lebih konkret dan diberikan jawaban yang terang benderang.
“Untuk tuntutan kalian mengenai ASN yang terlibat kasus korupsi, jika itu terbukti, maka dengan tegas saya katakan tidak akan melindungi mereka dari jerat hukum,” tegas Wabub, Ardian Saputra.
Mendapatkan kejelasan tersebut, massa akhirnya melanjutkan aksinya dengan menggeruduk kantor DPRD Lampura untuk bertemu dengan para wakil rakyat disana. Namun lagi-lagi mereka disuguhkan dengan rasa kekecewaan. Dari 45 anggota dewan, hanya 1 orang yang hadir dihadapan mereka. Rasa kekesalan pendemo dilampiaskan dengan membakar Ban bekas dihalaman kantor DPRD setempat.
Perwakilan DPRD Lampura, Dedi Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II nampak tak berdaya menghadapi para pendemo. Para demonstran mendesak untuk masuk ke dalam gedung untuk menemui para wakil rakyat. Namun upaya tersebut sempat dicegah sehingga terjadi perdebatan antara pendemo dengan pihak keamanan disana. Dengan melakukan negosiasi yang alot, akhirnya para demonstran melalui perwakilan sebanyak 50 orang diizinkan untuk masuk keruang rapat untuk berdialog dengan Wakil Ketua II serta meminta ketegasan wakil rakyat dengan menandatangani surat yang berisi poin-poin tuntutan mereka.
Ketua DPRD Lampura, Wansori saat dihubungi langsung oleh Dedi Sumirat melalui panggilan video meminta maaf kepada massa aksi tidak dapat bertemu secara langsung dikarenakan sedang dalam perjalanan dinas. Ia menegaskan akan segera menyampaikan dan menindaklanjuti seluruh tuntutan massa aksi, Ia juga siap untuk terjun langsung ke bawah untuk melihat langsung keadaan masyarakat Lampura terkait dampak kenaikan BBM baru-baru ini.
“Mohon maaf dek, ajo (sapaan akrab ketua DPRD) sekarang masih diperjalanan. Ajo akan tindaklanjuti itu, dan ajo siap turun kebawah melihat keadaan masyarakat dan akan menampung semua aspirasi masyarakat. Pernyataan ajo ini bakal ajo buatkan video menyatakan siap menyampaikan aspirasi kalian, agar masyarakat semua tahu dan mendengar,” ucap Wansori.
Adapun poin-poin tuntutan lainnya yang disampaikan oleh para pendemo yaitu meminta Pemkab untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat, memperbaiki perekonomian Kabupaten Lampura agar lepas dari predikat daerah termiskin dan terburuk di Lampung. Serta meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas ASN yang terseret kasus korupsi. ##
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
