Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Pakar komunikasi publik dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai menguatnya wacana pengusungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak lantas bisa dinilai sebagai sosok yang hanya merepresentasikan kelompok nasionalis.
“Menurut saya, figur-figur seperti Pak Ganjar, Pak Airlangga kalau dilihat keduanya dari representasi partai yang identitas ideologinya kental nasionalis, tetapi kalau kita lihat tidak bisa dengan kategori itu saja,” kata Nyarwi di Jakarta, Kamis (20/10).
Hal itu didasarkan pada fakta bahwa hampir semua partai bernuansa nasionalis juga memiliki arah untuk mengakomodasi kelompok Islam dengan membentuk organisasi sayap.
“Partai-partai pasca-reformasi, bahkan partai nasionalis, bahkan sejak Orde Baru berusaha untuk merepresentasikan komunitas Islam, sehingga hampir di setiap partai punya sayap Islam. Cuma sering kali ini tidak dipandang sebagai bentuk representasi umat Islam,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) itu juga mengetengahkan ketidakadaan ketentuan bahwa capres-cawapres harus merepresentasikan kelompok tertentu.
“Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam sejarah republik bahwa calon presiden cawapres harus merepresentasikan kelompok, kategori partai nasionalis dan Islam, tidak ada. Tapi ada semacam konsensus nasional bahwa sosok profil figur rata-rata ya memang tidak hanya kategori nasionalis, karena juga karena mayoritas pemilih muslim biasanya kan ada kepantasan sosok yang mewakili Islam. Itu dianggap penting,” tambahnya.
Oleh sebab itu, wacana pemasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto dinilainya tidak mempunyai hambatan berat. Menurutnya, belum ada riset kredibel yang menunjukkan resistensi atau penolakan dari pemilih Islam terhadap kedua sosok tersebut.
“Menurut saya tidak ada kendala. Belum ada data riset juga yang sangat kredibel, yang menunjukkan ada pemilih dari kalangan Islam yang resistensinya tinggi atau mereka berdua mendapat resistensi tinggi dari kalangan pemilih muslim. Termasuk tidak ada misalnya bentuk-bentuk kebijakan yang telah dilakukan keduanya selama berkarir di politik yang bisa menunjukkan kebijakan yang merugikan umat Islam,” tandasnya.
Meski demikian, pencalonan pasangan Ganjar-Airlangga akan menghadapi masalah ketika muncul isu dalam kampanye yang mengarah pada polaritas berbasis agama. Pemilih muslim menginginkan capres-cawapres yang lebih islami, tidak sekedar Islam.
“Artinya peluang Ganjar, maupun Airlangga untuk diterima di kalangan muslim masih sangat besar. Kecuali nanti dalam masa kampanye misalnya muncul isu-isu yang mengarah kepada polarisasi karena tuntutan figur capres-cawapres yang makin islami. Ini balik lagi ke siapa yang menjadi kompetitor,” pungkasnya.
PDIP-KIB
Sementara itu, Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengatakan, langkah gubernur Jawa Tengah yang menyatakan siap untuk maju pada Pilpres 2024, membawa peluang koalisi antara PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Kondisinya memang PDIP, pandangan saya dalam beberapa hal menunjukkan dia tidak ingin maju sendiri sebagai capres, meski PDIP punya hak dan kesempatan. Perspektif, yang ingin dibangun PDIP bagaimana merangkul teman teman partai lain,” kata Aditya, Kamis (20/10).
Kedekatan antara PDIP dan KIB, sudah terjalin pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tentu sudah sejalan yang sudah punya pengalaman dan berinteraksi dengan PDIP, selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, ya dalam konteks ini relevan membicarakan teman teman di koalisi KIB itu,” jelas Aditya. ##
