Laporan: Anis
JAWA BARAT-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan erat kaitannya antara pilkada dan korupsi. Hal ini dikemukakan Firli saat menjadi Keynote Speaker pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) dan Pelantikan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat di Ball Room Hotel Horison (21/1) malam.
“Asumsi saya ada hubungan antara biaya Pemilu yang tinggi dan korupsi yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi, saat terpilih dan berkuasa, mereka cenderung berupaya untuk balik modal meski dengan korupsi,” ungkap Firli.
“Partai politik hendaknya tidak mengusung calon kepala daerah dengan cara transaksional, apabila ini dilakukan, kecenderungan bakal korupsi sangat tinggi,”imbuhnya.
Media masih menurut Firli, seharusnya ikut dalam pengesahan rencana anggaran dan pendapatan daerah yang dibahas oleh legislatif untuk menemukan ruang ramah terhadap praktik korupsi. “Seharusnya dalam penyusunan APBD, APBN, penempatan program, pengesahan anggaran, jumlah penyusunan regulasi yang akan berdampak pada rakyat harus bebas dari korupsi,” kata Firli.
Kemudian, media juga harus masuk pada kekuasaan eksekutif untuk mengetahui postur APBD. Jika ini bisa dilaksanakan maka setiap rupiah itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan kesehatan rakyat serta tidak boleh dikorupsi. Selain itu, media memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat umum, mencerdaskan bangsa, memelihara ketertiban dunia. Firli menyakini, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diserahkan kepada KPK. ##
