DPR Sahkan UU Pemasyarakatan

Kamis, 7 Juli 2022 - 14:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

Jakarta – DPR resmi mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut UU Pemasyarakatan perlu dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dewasa ini.

Pengesahan UU Pemasyarakatan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). Dalam rapat di Komisi III DPR sebelumnya, seluruh fraksi telah menyepakati pengesahan RUU Pemasyarakatan.

“UU tentang Pemasyarakatan perlu dibentuk untuk mengakomodasi perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana dengan pendekatan penjeraan menjadi tujuan reintegrasi sosial,” kata Puan.

Baca Juga:  Ibu Riana Sari Arinal Buka Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Literasi Keuangan untuk UMKM Perempuan di FEB Unila

Proses reintegrasi sosial yang diatur dalam UU Pemasyarakatan menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, korban, dan masyarakat. Pemulihan hubungan dilakukan agar Tahanan dan Anak dapat dipulihkan martabatnya dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban.

UU Pemasyarakatan mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan. Lewat UU ini, kata Puan, diharapkan narapidana tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar bisa kembali dan diterima masyarakat.

Baca Juga:  Muhammadiyah Tarik Dana 13 Trilyun di Bank Syariah Indonesia (BSI)

“Tentunya UU Pemasyarakatan menjadi penguatan terhadap sistem pemasyarakatan yang sejauh ini telah mengalami berbagai perkembangan dan dinamika sebagai bagian dari pendukung sistem peradilan pidana,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

UU Pemasyaratan juga mengatur pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta profesionalitas.

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj Gubernur Lampung Sambangi Kapolda
DPRD Lampung Utara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Empat Raperda
Peringati HUT Lampung Utara Ke-78 Tahun, DPRD Gelar Paripurna Istimewa
Jelang Pilkada 2024, Kapolres Mesuji Colling Sistem ke Sekretariat Parpol
Cegah Judi Online, Waka Polres Mesuji Sidak Handphone Personel
Kapolres Mesuji Warning Masyarakat Bermain Judi Online
Hari Pertama Berdinas, Pj Gubernur dan Ibu Senam Bersama
Menghargai Perbedaan Dalam Merawat Persahabatan Dan Persaudaraan

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 19:07 WIB

Pj Gubernur Lampung Sambangi Kapolda

Jumat, 21 Juni 2024 - 18:41 WIB

DPRD Lampung Utara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Empat Raperda

Jumat, 21 Juni 2024 - 18:11 WIB

Peringati HUT Lampung Utara Ke-78 Tahun, DPRD Gelar Paripurna Istimewa

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:55 WIB

Jelang Pilkada 2024, Kapolres Mesuji Colling Sistem ke Sekretariat Parpol

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:47 WIB

Cegah Judi Online, Waka Polres Mesuji Sidak Handphone Personel

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:23 WIB

Hari Pertama Berdinas, Pj Gubernur dan Ibu Senam Bersama

Jumat, 21 Juni 2024 - 05:49 WIB

Menghargai Perbedaan Dalam Merawat Persahabatan Dan Persaudaraan

Kamis, 20 Juni 2024 - 23:20 WIB

Ini Program Presiden Jokowi Yang Dipikul Samsudin

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pj Gubernur Lampung Sambangi Kapolda

Jumat, 21 Jun 2024 - 19:07 WIB

#CovidSelesai

DPRD Lampung Utara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Empat Raperda

Jumat, 21 Jun 2024 - 18:41 WIB

#CovidSelesai

Cegah Judi Online, Waka Polres Mesuji Sidak Handphone Personel

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:47 WIB