Dorong Percepatan Realisasi APBD, Ini Upaya Kemendagri

Sabtu, 30 April 2022 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Hal itu seperti dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi belanja APBD setiap minggu, terutama bagi pemerintah daerah (pemda) yang realisasinya masih rendah.

“Kami mengawal melakukan analisa, evaluasi, supervisi dan juga pendampingan bersama Kementerian Keuangan bagi daerah yang rendah serapannya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam talkshow yang dihelat salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (28/4).

Baca Juga:  Gelar Bukber dan Silaturahmi, Fadel Muhammad Harap Ramadhan Dan Idul Fitri Tahun Ini Bawa Berkah Untuk Bangsa

Fatoni menegaskan, realisasi belanja pemerintah, baik oleh pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi tersebut juga diyakini mampu menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta.

Karena itu, untuk mendorong percepatan realisasi tersebut, pemda diminta melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021.

Baca Juga:  Skema Delaying System Polda Lampung Disebut Mampu Atasi Arus Mudik Lebaran 2024

“Kemendagri melakukan koordinasi, dengan kementerian dan lembaga terkait, Kementerian Keuangan, dan LKPP, terkait lelang tadi dengan LKPP. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk melakukan percepatan-percepatan lelang, kemudian ada e-katalog, ada toko daring,” jelasnya.

Selain itu, tambah Fatoni, Kemendagri juga memberikan arahan kepada kepala daerah, khususnya bagi mereka yang belum lama dilantik agar segera meminta izin kepada Mendagri, bila hendak melakukan pergantian pejabat. Langkah ini untuk menghindari terhambatnya proses realisasi belanja APBD.

Baca Juga:  Tumbuhkan Gerakan Masyarakat Sehat Guna Mengatasi DBD

“Oleh karena itu, mutasi itu memperhatikan kompetensi juga. Jadi orang-orang yang ditempatkan dipengelola keuangan ini harusnya adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan,” ucap Fatoni.

Langkah berikutnya, yakni dengan melaksanakan asistensi kepada pemda yang masih rendah penyerapannya. Kemendagri, kata Fatoni, terus memonitor daerah melalui sejumlah upaya, baik secara virtual maupun mendatangi langsung daerah tersebut. Upaya itu juga dilakukan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri maupun dari Kementerian Keuangan. ##


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut
Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?
Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut
Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT
Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif
Polres Lampung Timur Amankan Kakak Beradik Yang Lakukan Aksi Curanmor
Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari
Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:39 WIB

Ratusan Massa Meminta Keadilan Sengketa Lahan di Sidosari

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:12 WIB

Mahasiswa FH Unila Jurusan HTN, Antusias Simak Pemaparan Sulpakar Soal Kemajuan Mesuji

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:31 WIB

Usulan Pj Gubernur jadi Tunggal! Golkar dan Demokrat Meradang

Berita Terbaru

Berita Utama

Ketum JMSI Daftar Cagub Sumut

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:05 WIB

Berita Utama

Maskot Kera Pilwakot, tak Faham Adat!?

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:07 WIB

Ketua ASPIRA, Ashary serta Maskot Kera yang jadi polemik dan Ketua KPU

Bandar Lampung

Seru, Polemik ‘Maskot Kera’ KPU Kota Terus Berlanjut

Rabu, 22 Mei 2024 - 08:52 WIB

#CovidSelesai

Komisi X Desak Tinjau Ulang, Permendikbud Alasan Naikkan UKT

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:34 WIB

#CovidSelesai

Pelayanan BPJS Sistem KRIS Akan Berdampak Positif

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:31 WIB