BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, serta optimalisasi BPJS Kesehatan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, yakni cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan dengan berbagai skrining penyakit, peningkatan imunisasi, dan penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi berkenaan dengan yang pertama cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan di beberapa screening penyakit, kemudian yang kedua berkenaan dengan imunisasi, dan yang ketiga berkenaan dengan pembiayaan kesehatan atau BPJS kesehatan,” ucapnya.
Wagub juga menjelaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.
Wagub menambahkan bahwa fokus pelaksanaan CKG mencakup CKG Sekolah, CKG untuk masyarakat umum, serta CKG komunitas dimana berdasarkan data triwulan III tahun 2025, sebanyak 54.150 pemeriksaan dini dilakukan di Puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai memiliki risiko thalasemia.
Terkait hal tersebut, Wagub menegaskan bahwa skrining Thalasemia menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah.
“Kenapa saya bilang thalasemia ini penting? Karena sebetulnya dari screening sederhana saja kita bisa menekan angka carrier di masyarakat untuk thalasemia,” tegasnya.
Wagub juga menekankan pentingnya meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya dinilai masih rendah di beberapa kabupaten/kota.
“Imunisasi merupakan upaya efektif dan efisien untuk mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi akibat yang ditegah dengan imunisasi PD33I dan yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa,” ucapnya.
Wagub juga meminta seluruh kader Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan pelaporan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional dapat tercapai.
“Ini kader-kader di puskesmas untuk dapat dikawal, di follow up untuk capai imunisasi kita harus kejar,” tambahnya.
Wagub juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung yang telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih sangat rendah
“Oleh karena itu perlu secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional yaitu aspek-aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” kata Wagub.
Wagub mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mendorong keaktifan peserta BPJS, termasuk pekerja sektor informal.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.
“Tujuan program tersebut itu untuk membantu masyarakat dari kalangan yang tidak mampu, yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengaktifkan kembali,” jelasnya.
Wagub meminta pemerintah daerah segera menyisir data peserta BPJS agar tepat sasaran dan memanfaatkan program nasional ini sebaik mungkin.
“Jangan sampai kita membayar rutin PBI daerahnya pada orang yang sebetulnya tidak berhak menerima, pada orang yang sebetulnya tidak ada bahkan di dunia,” tegasnya Wagub.
Selain itu, Wagub juga mengimbau agar CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja informal.
Diakhir, Wagub berharap adanya peningkatan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, terutama pada imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.
“Saya berharap setelah ini bisa ada pengerucutan dari Dinas Kesehatan nanti bisa sampaikan secara detail berkenan dengan BPJS dan berkenan dengan screening CKG thalasemia. Tahun depan saya berharap ada peningkatan angka-angka SPM seperti imunisasi, tuberculosis dan lain sebagainya di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, serta optimalisasi BPJS Kesehatan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, yakni cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan dengan berbagai skrining penyakit, peningkatan imunisasi, dan penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi berkenaan dengan yang pertama cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan di beberapa screening penyakit, kemudian yang kedua berkenaan dengan imunisasi, dan yang ketiga berkenaan dengan pembiayaan kesehatan atau BPJS kesehatan,” ucapnya.
Wagub juga menjelaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.
Wagub menambahkan bahwa fokus pelaksanaan CKG mencakup CKG Sekolah, CKG untuk masyarakat umum, serta CKG komunitas dimana berdasarkan data triwulan III tahun 2025, sebanyak 54.150 pemeriksaan dini dilakukan di Puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai memiliki risiko thalasemia.
Terkait hal tersebut, Wagub menegaskan bahwa skrining Thalasemia menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah.
“Kenapa saya bilang thalasemia ini penting? Karena sebetulnya dari screening sederhana saja kita bisa menekan angka carrier di masyarakat untuk thalasemia,” tegasnya.
Wagub juga menekankan pentingnya meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya dinilai masih rendah di beberapa kabupaten/kota.
“Imunisasi merupakan upaya efektif dan efisien untuk mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi akibat yang ditegah dengan imunisasi PD33I dan yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa,” ucapnya.
Wagub juga meminta seluruh kader Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan pelaporan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional dapat tercapai.
“Ini kader-kader di puskesmas untuk dapat dikawal, di follow up untuk capai imunisasi kita harus kejar,” tambahnya.
Wagub juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung yang telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih sangat rendah
“Oleh karena itu perlu secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional yaitu aspek-aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” kata Wagub.
Wagub mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mendorong keaktifan peserta BPJS, termasuk pekerja sektor informal.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.
“Tujuan program tersebut itu untuk membantu masyarakat dari kalangan yang tidak mampu, yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengaktifkan kembali,” jelasnya.
Wagub meminta pemerintah daerah segera menyisir data peserta BPJS agar tepat sasaran dan memanfaatkan program nasional ini sebaik mungkin.
“Jangan sampai kita membayar rutin PBI daerahnya pada orang yang sebetulnya tidak berhak menerima, pada orang yang sebetulnya tidak ada bahkan di dunia,” tegasnya Wagub.
Selain itu, Wagub juga mengimbau agar CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja informal.
Diakhir, Wagub berharap adanya peningkatan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, terutama pada imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.
“Saya berharap setelah ini bisa ada pengerucutan dari Dinas Kesehatan nanti bisa sampaikan secara detail berkenan dengan BPJS dan berkenan dengan screening CKG thalasemia. Tahun depan saya berharap ada peningkatan angka-angka SPM seperti imunisasi, tuberculosis dan lain sebagainya di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : Pemprov Lampung
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
