Desak Presiden Tetapkan Status Tanggap Bencana di Sumatera, Hinca: “Ini Urusan Kemanusiaan

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status tanggap bencana menyusul cuaca ekstrem dan banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau dalam beberapa hari terakhir. Hinca menegaskan langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

Dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Bersatu Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Bencana Alam”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025) Hinca membuka pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak mendoakan para korban bencana alam yang terjadi akibat pembentukan siklon tropis di Selat Malaka.

Menurutnya, fenomena cuaca ekstrem yang memicu hujan hingga 150 milimeter per hari dan angin kencang berkecepatan lebih dari 56 km/jam itu “tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Sudah banyak video yang kita lihat di media sosial, semua menyayat hati. Air deras membawa pohon, jembatan putus, kota gelap karena listrik padam. Ini bukan situasi yang bisa ditunda,” ujar Hinca.

Politikus dari Partai Demokrat ini mengatakan, selama tiga hari terakhir ia intens berkomunikasi dengan keluarga, komunitas, dan relawan di berbagai daerah, termasuk Toba Raya, Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Medan. Ia menyebut rumah ibu mertuanya di Medan kini terendam air hingga melebihi lutut.

“Biasanya alur sungai menuju Belawan tidak pernah seperti ini. Siang ini ibu mertua saya harus diungsikan karena air masuk ke rumah. Medan gelap karena hujan ekstrem dan listrik padam,” katanya.

Upaya pengecekan kondisi keluarga dan warga juga terhambat karena listrik padam, komunikasi terputus, dan akses jalan rusak. Sejumlah relawan yang dikirim pun terpaksa kembali karena kondisi cuaca memburuk dan medan berbahaya.

Desak Negara Bergerak Cepat

Melihat tingkat kerusakan dan ancaman lanjutan dari cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung hingga tiga minggu ke depan, Hinca meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat.

“Saya kira presiden harus segera menetapkan status tanggap bencana. Ini urusan kemanusiaan. Negara harus hadir penuh, baik makanan, air, bantuan medis, maupun penyelamatan warga yang masih terancam,” tegasnya.

Ia menyebut komunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan jajaran kepolisian menunjukkan bahwa bantuan mulai didistribusikan, namun kondisi alam membuat penanganan di banyak titik sangat sulit. PLN juga tengah bekerja memulihkan listrik yang padam akibat pohon tumbang.

Minta BMKG Tetap Waspada dan Media Perkuat Informasi Publik

Bukan itu saja, Hinca juga meminta BMKG tidak lengah dan terus memperbarui informasi untuk daerah-daerah lain yang berpotensi terdampak, termasuk Riau yang berbatasan langsung dengan wilayah bencana.

Kepada media, ia berharap peran pemberitaan dapat mempercepat penyaluran informasi dan bantuan ke masyarakat.

“Media adalah tempat masyarakat mencari informasi cepat. Tolong bantu kita, sesuai talenta dan kemampuan masing-masing, untuk menyelamatkan warga negara kita di manapun mereka sedang menghadapi bencana,” ujar Hinca menutup pernyataannya dengan harapan agar bencana ini segera berakhir dan pemerintah bersama masyarakat dapat melewatinya dengan gotong royong.

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya