Dari Pi’il Pesenggiri Menuju Ekonomi Budaya Lampung

Di tengah persaingan ekonomi antardaerah yang semakin ketat, pembangunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Daerah yang mampu bertahan adalah daerah yang berhasil mengubah identitas budayanya menjadi modal ekonomi. Dalam konteks itulah Lampung memiliki peluang besar. Di balik kekayaan kopi, lada, kain tapis, sekura, hingga tradisi masyarakat adat, terdapat satu fondasi nilai yang selama berabad-abad menjadi penyangga kehidupan sosial masyarakat Lampung, yakni Pi’il Pesenggiri. Persoalannya, nilai luhur tersebut selama ini lebih sering dipahami sebagai simbol budaya daripada sebagai fondasi pembangunan ekonomi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ekonomi berbasis budaya bukanlah romantisme masa lalu, melainkan strategi pembangunan masa depan. Jepang menjadikan etos omotenashi sebagai kekuatan industri pariwisata. Korea Selatan mengubah budaya populer menjadi mesin devisa melalui Korean Wave. Di Indonesia, Bali berhasil mengintegrasikan identitas budaya dengan ekonomi pariwisata. Lampung memiliki modal yang tidak kalah penting apabila mampu menempatkan Pi’il Pesenggiri sebagai kerangka etik pembangunan ekonomi.

Konsep ekonomi budaya berangkat dari pemahaman bahwa budaya bukan sekadar warisan yang dipelihara, tetapi aset produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi (Throsby, 2001). Dalam pandangan David Throsby, modal budaya (cultural capital) sama pentingnya dengan modal fisik maupun modal manusia karena mampu menciptakan inovasi, kreativitas, serta daya saing ekonomi jangka panjang (Throsby, 2001). Dengan perspektif tersebut, Pi’il Pesenggiri dapat dibaca bukan hanya sebagai identitas masyarakat Lampung, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Implementasi Budaya

Pi’il Pesenggiri mengandung seperangkat nilai seperti kehormatan, tanggung jawab, kerja keras, keterbukaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam unsur-unsur seperti Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Sambayan, dan Juluk Adek. Keempat prinsip tersebut sebenarnya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menekankan pentingnya kepercayaan (trust), jaringan sosial (social networks), dan kolaborasi ekonomi.

Kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, melainkan juga oleh institusi informal berupa norma, tradisi, dan budaya yang membentuk perilaku masyarakat (North, 1990). Dalam konteks Lampung, Pi’il Pesenggiri merupakan institusi informal yang telah mengatur hubungan sosial masyarakat jauh sebelum negara modern hadir. Jika nilai ini mampu diintegrasikan ke dalam tata kelola ekonomi, maka biaya transaksi sosial akan semakin rendah karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sesama pelaku ekonomi. Kepercayaan merupakan fondasi utama aktivitas ekonomi.

Francis Fukuyama menyebut masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena biaya koordinasi dan pengawasan menjadi lebih rendah (Fukuyama, 1995). Dalam masyarakat Lampung, semangat Sakai Sambayan yang menekankan gotong royong merupakan bentuk nyata modal sosial tersebut. Tradisi itu bukan hanya relevan dalam kehidupan adat, tetapi juga dapat menjadi fondasi pengembangan koperasi, usaha mikro, industri kreatif, hingga kewirausahaan sosial.

Persoalannya, transformasi ekonomi Lampung selama ini masih bertumpu pada komoditas primer seperti kopi, singkong, tebu, dan lada. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati daerah atau negara lain. Padahal, pembangunan ekonomi abad ke-21 semakin bertumpu pada kreativitas, inovasi, serta diferensiasi produk identitas lokal. Di sinilah ekonomi budaya menemukan relevansinya. Kain tapis tak lagi hanya diposisikan sebagai produk kerajinan tradisional, tetapi dapat berkembang menjadi industri fesyen premium. Festival budaya Lampung tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan dapat menjadi destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Kopi Lampung tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai bagian dari narasi sejarah, identitas daerah, dan pengalaman budaya.

Richard Florida menjelaskan pertumbuhan ekonomi modern ditentukan oleh kreativitas masyarakat dalam menciptakan nilai baru dari aset yang telah dimiliki (Florida, 2002). Daerah yang berhasil menghubungkan budaya dengan inovasi akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.Lampung sebenarnya telah memiliki seluruh prasyarat tersebut. Posisinya sebagai pintu gerbang Sumatera menjadikan mobilitas manusia tinggi. Infrastruktur jalan tol semakin mempercepat konektivitas. Potensi wisata alam tersebar mulai dari Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, Pulau Pahawang, hingga kawasan pesisir barat. Kekayaan budaya hadir melalui masyarakat adat Pepadun dan Saibatin yang masih mempertahankan tradisi hingga kini. Yang masih kurang adalah narasi pembangunan yang mampu menyatukan seluruh potensi tersebut dalam kerangka ekonomi budaya.

Perubahan Paradigma

Pengalaman kota-kota kreatif di dunia memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan budaya selalu diawali oleh perubahan paradigma. Budaya tidak lagi diposisikan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi ekonomi jangka panjang. John Howkins menyebut ekonomi kreatif tumbuh ketika ide, kreativitas, dan identitas budaya mampu dikonversi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi (Howkins, 2001). Lampung memerlukan strategi serupa. Pemerintah daerah tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur budaya. Sekolah perlu memperkuat pendidikan mengenai Pi’il Pesenggiri sebagai etika kewirausahaan. Perguruan tinggi perlu mendorong riset tentang ekonomi budaya Lampung. Komunitas kreatif perlu memperoleh ruang untuk mengembangkan produk berbasis budaya lokal. Dunia usaha dapat memperkuat kemitraan dengan pelaku UMKM berbasis tradisi.

Jika melihat pengalaman sejarah, daerah yang mampu bertahan adalah daerah yang berhasil menyesuaikan identitas budayanya dengan perubahan zaman. Sejarawan Fernand Braudel menjelaskan bahwa perubahan ekonomi selalu berlangsung di atas fondasi struktur sosial dan budaya yang berumur panjang (Braudel, 1982). Dengan kata lain, modernisasi tidak pernah berarti meninggalkan budaya, melainkan memanfaatkan budaya sebagai energi perubahan. Karena itu, modernisasi ekonomi Lampung seharusnya tidak dipahami sebagai proses meninggalkan adat. Sebaliknya, adat justru menjadi sumber inovasi ekonomi baru. Nilai Nemui Nyimah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan wisata yang ramah. Nengah Nyappur menjadi fondasi kolaborasi antarpelaku usaha. Juluk Adek membangun reputasi dan integritas pelaku bisnis. Sakai Sambayan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Seluruh nilai tersebut sesungguhnya sejalan dengan prinsip tata kelola ekonomi modern yang menempatkan integritas, kolaborasi, dan kepercayaan sebagai modal utama pembangunan.

Lebih jauh lagi, ekonomi budaya juga menjadi instrumen penting menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pelestarian budaya dan alam, insentif untuk menjaga keduanya akan semakin kuat. Pendekatan seperti ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (UNESCO, 2005).

Namun, upaya transformasi dalam menuju ekonomi budaya tidak dapat berjalan secara otomatis. Diperlukan keberanian pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan ekonomi budaya Lampung yang terintegrasi. Pengembangan industri kreatif, pariwisata budaya, ekonomi digital, pendidikan, hingga investasi harus disusun dalam satu kerangka besar yang menjadikan Pi’il Pesenggiri sebagai identitas pembangunan daerah. Momentum tersebut sesungguhnya sangat tepat. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal, wisata autentik, dan ekonomi kreatif, Lampung memiliki peluang untuk tampil sebagai salah satu pusat ekonomi budaya di Sumatera. Persaingan ekonomi masa depan bukan lagi sekadar siapa yang memiliki sumber daya alam paling besar, melainkan siapa yang memiliki identitas paling kuat dan mampu mengubah identitas tersebut menjadi nilai ekonomi.

Pada akhirnya, Pi’il Pesenggiri tak boleh berhenti sebagai slogan pidato seremonial ataupun simbol kebanggaan budaya semata. Nilai luhur itu perlu diterjemahkan menjadi etos kerja, tata kelola pemerintahan, inovasi kewirausahaan, hingga strategi pembangunan daerah. Ketika budaya mampu melahirkan kepercayaan, kreativitas, kolaborasi, dan reputasi, maka budaya sesungguhnya telah berubah menjadi modal ekonomi yang paling berharga. Lampung tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah nilai – nilai keberanian menggeser orientasi pembangunan dari eksploitasi komoditas menuju penguatan identitas. Dari sanalah ekonomi budaya akan lahir. Dan dari sanalah Pi’il Pesenggiri menemukan makna barunya: bukan sekadar menjaga kehormatan masyarakat Lampung, melainkan juga membangun kemakmuran yang berakar pada budaya sendiri.[]

Penulis : Nara J Afkar

Editor : Desty

Temukan berita-berita menarik lainnya