Laporan: Rudi Alfian
BANDARLAMPUNG-Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Jumat (22/12).
Dalam laporannya Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriani, menyampaikan kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi jajaran pengawas Pemilu di Provinsi Lampung dalam melakukan tugas pengawasan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu di Provinsi Lampung.
“Selain itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk tercapainya penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan JURDIL serta untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pada penyelengaraan Pemilu tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat waktu dan efisien,” ucap Mimi.
Dia juga menyampaikan kegiatan ini diikuti 85 orang yang berasal dari organisasi media di Provinsi Lampung, lembaga pemantau Pemilu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Materi kegiatan Rakor ini adalah Pengawasan Pendistribusian dan kebijakan strategis pemenuhan dan pelipatan logistik surat suara. Peran pegiat pemilu serta partisipasi masyarakat pada tahapan pengawasan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, dan Rencana tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori, saat membuka kegiatan, mengatakan setiap Anggota Bawaslu Provinsi Lampung harus meyakini setiap kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari kontribusi positif kepada bangsa dan negara demi demokrasi yang lebih baik.
Dia juga menyampaikan perlunya kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu karena kuantitas SDM Bawaslu Provinsi Lampung yang sangat kurang jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
“Jumlah komisioner untuk Bawaslu Provinsi Lampung hanya ada 7 orang, kemudian di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung hanya 61 orang. Untuk kecamatan, dengan jumlah 229 Kecamatan hanya ada 687 orang. Tentu saja jumlah ini sangat kurang,” katanya.
“Oleh sebab itu, penting saya sampaikan bahwa kita harus selalu bersinergi dengan elemen masyarakat manapun, harus bersinergi dengan lembaga manapun, harus bersinergi dengan organisasi-organisasi manapun. Ini penting supaya kerja-kerja pengawasan kita terbantu. Bukan hanya karena partisipatif masyarakat, tapi yang harus kita pahami bersama kita semua punya tujuan besar yang sama, punya hajat yang sama, dalam konteks menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Imam.
Selanjutnya dia juga berpesan kepada para petugas pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga desa untuk menjaga semangat dan menjaga motivasi dalam melakukan pengawasan secara maksimal.
“Output yang harus kita sampai secara bersama-sama adalah demokrasi yang lebih berintegritas dan berkualitas. Hal tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja-kerja kita. Maka saya berpesan kepada kawan-kawan dengan tahapan yang luar biasa ini jaga kesehatan, jaga semangat dan jaga motivasinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia juga menyebut terkait pengawasan logistik di daerah yang ada disabilitasnya, Anggota Bawaslu juga harus memastikan itu bahwa para penyandang disabilitas terfasilitasi dengan baik hingga di bilik suara. (…)
Dalam laporannya Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriani, menyampaikan kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan menyamakan persepsi jajaran pengawas Pemilu di Provinsi Lampung dalam melakukan tugas pengawasan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu di Provinsi Lampung.
“Selain itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk tercapainya penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan JURDIL serta untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pada penyelengaraan Pemilu tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat waktu dan efisien,” ucap Mimi.
Dia juga menyampaikan kegiatan ini diikuti 85 orang yang berasal dari organisasi media di Provinsi Lampung, lembaga pemantau Pemilu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Materi kegiatan Rakor ini adalah Pengawasan Pendistribusian dan kebijakan strategis pemenuhan dan pelipatan logistik surat suara. Peran pegiat pemilu serta partisipasi masyarakat pada tahapan pengawasan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, dan Rencana tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori, saat membuka kegiatan, mengatakan setiap Anggota Bawaslu Provinsi Lampung harus meyakini setiap kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari kontribusi positif kepada bangsa dan negara demi demokrasi yang lebih baik.
Dia juga menyampaikan perlunya kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu karena kuantitas SDM Bawaslu Provinsi Lampung yang sangat kurang jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
“Jumlah komisioner untuk Bawaslu Provinsi Lampung hanya ada 7 orang, kemudian di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung hanya 61 orang. Untuk kecamatan, dengan jumlah 229 Kecamatan hanya ada 687 orang. Tentu saja jumlah ini sangat kurang,” katanya.
“Oleh sebab itu, penting saya sampaikan bahwa kita harus selalu bersinergi dengan elemen masyarakat manapun, harus bersinergi dengan lembaga manapun, harus bersinergi dengan organisasi-organisasi manapun. Ini penting supaya kerja-kerja pengawasan kita terbantu. Bukan hanya karena partisipatif masyarakat, tapi yang harus kita pahami bersama kita semua punya tujuan besar yang sama, punya hajat yang sama, dalam konteks menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Imam.
Selanjutnya dia juga berpesan kepada para petugas pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga desa untuk menjaga semangat dan menjaga motivasi dalam melakukan pengawasan secara maksimal.
“Output yang harus kita sampai secara bersama-sama adalah demokrasi yang lebih berintegritas dan berkualitas. Hal tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja-kerja kita. Maka saya berpesan kepada kawan-kawan dengan tahapan yang luar biasa ini jaga kesehatan, jaga semangat dan jaga motivasinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia juga menyebut terkait pengawasan logistik di daerah yang ada disabilitasnya, Anggota Bawaslu juga harus memastikan itu bahwa para penyandang disabilitas terfasilitasi dengan baik hingga di bilik suara.##
