Aktivis Permahi Tolak IKN dan Penundaan Pemilu

Minggu, 20 Maret 2022 - 03:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) dengan tegas menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (18/3).

Permahi juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

Saat menemui aktivis Permahi, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M Nero serta Kepala Biro Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kepala Biro Humas DPD RI Mahyu Darma.

Dari Permahi, hadir Ketua DPN Permahi Syaiful Salim, Sekjen DPN Permahi Andi M, Bidang Advokasi Permahi Meky Yadi Saputra, Sekretaris LKBH DPN Permahi A Tri Priyo Wicaksono, Bidang Media dan Publikasi DPN Permahi Eko Prasetyo dan Kabid Diklat DPN Permahi Deshandra Yusuf.

ketua DPN Permahi, Syaiful Salim, menjelaskan lembaganya telah membuat kajian secara mendalam terhadap persoalan yang telah diputuskannya tersebut. Pertama, mengenai pemindahan IKN Nusantara, Syaiful menyebut IKN merupakan pusat ekonomi, selain ibu kota.

“Sebagai pusat ibu kota dan pusat ekonomi, DKI Jakarta menyumbang 56 persen PDB. Maka, akan ada pemindahan besar-besaran ke Kalimantan, dengan pendatang yang begitu banyak,” katanya.

Baca Juga:  Prof Lusmeila: Festival Kebudayaan Perekat Indonesia Menuju Unila World Class University

Menurutnya, dalih pemerataan pembangunan dapat terbantahkan. Bahkan, hal tersebut menunjukkan jika program pemerintah tak berjalan dengan baik.

“Dalih pemerataan pembangunan saya kira absurd. Secara sosiologis dan geografis terbantahkan. Ada dana DAU dan DAK serta UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah. Dana-dana tersebut untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, pemindahan ibu kota mengesampingkan program yang sudah dijalankannya sendiri,” kata dia.

Syaiful menilai dari aspek urgensi, tak ada alasan kuat ibu kota dipindahkan.

Soal penundaan pemilu, Syaiful bersikukuh agar pemilu dilaksanakan sesuai agenda, yakni tahun 2024.

“Kami bersikukuh itu harus dijalankan. Tak boleh ada penundaan pemilu,” tegas dia.

Hal lainnya yang juga disinggung Syaiful adalah dampak yang ditimbulkan akibat tak efektifnya pendamping desa.

“Akibatnya terjadi korupsi yang berimbas pada tata kelola keuangan daerah. Kami melihat DPD RI ini tagline-nya dari Daerah untuk Indonesia. Maka, kami menyampaikan ke Pak LaNyalla,” papar dia.

Baca Juga:  Unila Terjunkan Tim Hidroteknik, Hasilnya Segera Dibicarakan dengan Walikota Bandarlampung

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan sejak awal menolak penundaan pemilu. Bahkan, katanya, DPD RI telah menyuarakan secara lantang agar pemilu tetap berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

“Itu sudah saya nyatakan berulang kali di media. Kami menolak penundaan pemilu,” katanya.

Bahkan, katanya, ia siap adu data dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai Big Data yang disebutnya menginginkan adanya sekitar 110 juta penundaan pemilu.

“Saya siap adu data. Kami punya Big Data rinci dan detail,” tegasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menyayangkan pemerintah terburu-buru memindahkan ibu kota ke Kalimantan, di kala masyarakat tengah susah imbas pandemi Covid-19.

“Lebih baik uang itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang sangat mendasar, semisal minyak goreng dan sejumlah komoditas lainnya yang hilang di pasaran,” kata LaNyalla. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028
HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump
Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung
Pj. Sekdaprov Lampung Ikuti Rakortas Pangan
Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji
SMAN 3 Kotabumi Fasilitasi Sosialisasi Fakultas Kedokteran Unila
Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri MPR RI

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 22:42 WIB

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 7 Februari 2025 - 22:18 WIB

Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:56 WIB

HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:47 WIB

Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung

Jumat, 7 Februari 2025 - 05:31 WIB

Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji

Kamis, 6 Februari 2025 - 20:55 WIB

SMAN 3 Kotabumi Fasilitasi Sosialisasi Fakultas Kedokteran Unila

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:11 WIB

Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri MPR RI

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:06 WIB

Isu Krusial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Harus Segera Diatasi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 7 Feb 2025 - 22:42 WIB

#indonesiaswasembada

Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028

Jumat, 7 Feb 2025 - 22:18 WIB

#indonesiaswasembada

HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump

Jumat, 7 Feb 2025 - 09:56 WIB

#indonesiaswasembada

Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung

Jumat, 7 Feb 2025 - 09:47 WIB