AJI dan LBH Pers Mendesak Pemerintah Hentikan Cara Kotor Menyusupkan Intel ke Institusi Pers

Kamis, 15 Desember 2022 | 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Seorang mantan kontributor televisi dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah pada Senin, 12 Desember 2022.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah membenarkan bahwa Iptu Umbaran Wibowo pernah menjadi kontributor pada salah satu stasiun televisi nasional di wilayah hukumnya.

Pada saat yang bersamaan Umbaran sedang bertugas sebagai intelijen di wilayah Blora (dilansir dari merdeka.com pada Rabu, 14/12).

AJI menilai praktek tersebut merupakan tindak memata-matai yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pers Indonesia.

“Penyusupan anggota Polri ke dalam institusi pers juga menyalahi aturan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pers. Pasal 6 Undang-Undang Pers menyebutkan, pers nasional memiliki peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, kepolisian jelas telah menempuh cara-cara kotor dan tidak memperhatikan kepentingan umum dan mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar,” kata Ketua AJI Indonesia Sasmito di Jakarta , Kamis, (15/12).

Baca Juga:  Kanada-AS Kolaborasi soal Perdagangan Saling Menguntungkan

Selain itu, pers memiliki imunitas dan hak atas kemerdekaan dalam melakukan kerja-kerjanya. Dengan menyusupkan polisi pada media, Kepolisian juga telah mengabaikan hak atas kemerdekaan pers. Penyusupan ini juga bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Dalam kasus ini, menurut Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, Iptu Umbaran dan Polri jelas telah menyalahgunakan profesi wartawan untuk mengambil keuntungan atas informasi yang diperoleh saat bertugas menjadi wartawan.

Organisasi pers serta media juga seharusnya dapat berperan aktif dalam menelusuri latar belakang wartawan. Hal ini akan berdampak pada kredibilitas organisasi maupun media yang bersangkutan dalam mengemban tugasnya sebagai wadah pers karena tidak mampu menjamin profesi pers yang terbebas dari potensi intervensi aktor-aktor negara.

Lolosnya anggota kepolisian sebagai wartawan yang tersertifikasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pers dan kerja-kerja pers secara umum.

Baca Juga:  Palestina Berharap, Pemilu Israel Bawa Kedamaian di Gaza dan Tepi Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut, AJI Indonesia dan LBH Pers mendesak:

1. Mendesak pemerintah khususnya Polri untuk menghentikan cara-cara kotor seperti menyusupkan anggota intelijen ke institusi media yang dapat mengganggu kinerja pers dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

2. Mendesak Dewan Pers untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi kepada Iptu Umbaran yang telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers juga perlu memperbaiki mekanisme Uji Kompetensi Wartawan agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang.

3. Mendorong Dewan Pers untuk memastikan aparat keamanan lain seperti TNI dan badan intelijen lainnya tidak melakukan cara-cara kotor seperti yang dilakukan Polri.

4. Mendorong organisasi pers untuk lebih aktif menelusuri latar belakang anggota dan melakukan verifikasi yang lebih komprehensif, kredibel terhadap anggotanya untuk mencegah penyusupan pihak-pihak yang dapat merugikan pers Indonesia.

5. Mendorong perusahaan media untuk melakukan seleksi yang lebih ketat dengan memperhatikan latar belakang wartawan. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping
Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN
Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan
Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan
Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS
4 Negara Desak Israel Buka Akses Masuk ke Gaza
Pemuda Indonesia Kagumi Jembatan Ngarai Besar Huajiang
PM Li Qiang Imbau Tiongkok-ASEAN Bersatu

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:51 WIB

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 November 2026 - 20:41 WIB

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan

Senin, 16 November 2026 - 20:29 WIB

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 November 2026 - 20:24 WIB

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Berita Terbaru

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Shanghai Foundation Model Innovation Center, sebuah inkubator model besar yang menaungi lebih dari 100 perusahaan di Shanghai, Tiongkok timur, pada 29 April 2025. (Xinhua/Wang Ye)

Beijing

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 Nov 2026 - 20:51 WIB

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam debat umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York, pada 24 September 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Berita Utama

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:29 WIB

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Senin, 16 Nov 2026 - 20:24 WIB