JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah dinamika politik yang kian memanas. Niatan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antarkepala negara tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Di sela-sela pembahasan, Gibran menyatakan keputusannya untuk mundur sebagai bentuk respons atas situasi politik dan hukum yang berkembang.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Keputusan pengunduran diri ini mengemuka di tengah gelombang tekanan politik yang signifikan dari parlemen. Tercatat sebanyak 50 anggota dewan yang merepresentasikan enam fraksi di DPR telah menekan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Langkah konstitusional di parlemen tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024—sebagai tidak sah.
Ketetapan tersebut memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan ketiadaan bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA di luar negeri.
Menanggapi polemik ijazah yang menerpa dirinya, Gibran sebelumnya sempat memberikan pembelaan bahwa dirinya mustahil bisa melanjutkan jenjang perkuliahan jika tidak menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
