BANDARLAMPUNG – Pj Gubernur Lampung Samsudin meluncurkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk 6 kabupaten secara gabungan di Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (3/12/2024).
Samsudin mengatakan pembentukan CSIRT ini menjadi sangat penting sebagai strategi perlindungan dan respons atas ancaman dan insiden siber yang mungkin terjadi.
CSIRT sendiri merupakan tim yang bertugas untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani insiden keamanan siber.
“Keamanan siber menjadi salah satu isu yang sangat strategis. Saya menyambut baik ini untuk meningkatkan pertahanan dan dan keamanan berbasis siber di Provinsi Lampung,” ujar Samsudin.
Ke- 6 Kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan dan Pringsewu.
Samsudin menuturkan CSIRT tidak hanya menangani insiden, namun bertugas mencegah dan meminimalkan dampak serangan dengan memastikan kesiapan, respons cepat, dan perbaikan sistem keamanan siber.
Dia menyebutkan CSIRT diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani insiden siber di wilayah masing-masing.
“Dengan terbentuknya CSIRT gabungan ini, saya percaya bahwa koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta lembaga terkait akan semakin solid,” katanya.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir, ancaman siber di Indonesia telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2023 terjadi lebih dari 1,3 miliar serangan siber di Indonesia. Sebagian besar serangan ini menyasar sektor pemerintahan dan layanan publik, salah satu ancaman siber yang semakin marak adalah judi online.
“Ancaman ini tidak hanya berbahaya bagi finansial masyarakat, tetapi berpotensi mengancam integritas, moral masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau ini tidak kita sikapi, akan terjadi hal yang sangat buruk bagi pembangunan Lampung,” ujarnya.
Samsudin menekankan melalui launching gabungan CSIRT ini, agar memperkuat sinergi dan kolaborasi.
Dia meminta keberadaan CSIRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari BSSN, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat ekosistem yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ancaman,” katanya.
Samsudin turut mendorong dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola CSIRT. “Kita harus memastikan bahwa anggota CSIRT memiliki kemampuan terkini melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemutakhiran informasi secara berkala,” ujarnya.
Samsudin mengajak tim ini berpartisipasi membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi untuk mencegah terjebak dalam aktivitas ilegal seperti judi online dan memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi.
“Integrasikan CSIRT ini dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). CSIRT harus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menerapkan SPBE yang aman dan andal,” katanya.
Sementara itu, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan dengan adanya CSIRT atau tim tanggap insiden siber, maka institusi mampu mempersiapkan diri dari pra insiden, selama insiden maupun pasca insiden.
“Tugas dari tim tanggap insiden ini adalah mengindentifikasi aset-aset sistem elektronik seperti berupa infrastruktur, data center, dan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk dilindungi. Ada tim tanggap insiden yang mampu dan tahu apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa,” ujar Sulistyo.
Sulistyo menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah agar memiliki tim tanggap insiden siber.
Dirinya mengapresiasi dukungan Gubernur Lampung yang memiliki keinginan kuat dan komitmen dalam keamanan siber.
“Ini poin penting bahwa ada keinginan dari pimpinan kepala daerah untuk mendorong bahwa isu keamanan siber menjadi penting. Saya yakin Bapak Gubernur mempunyai pemahaman yang cukup luas dan komprehensif tentang pentingnya keamanan siber,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung Achmad Saefulloh mengatakan kehadiran CSIRT ini untuk mendukung perlindungan infrastruktur informasi vital dari ancaman insiden siber pada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota.
“Ini juga untuk membangun kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam merespons insiden keamanan siber secara cepat, efisien, dan efektif,” ujar Achmad.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, anggota Forkopimda, dan para Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten di Provinsi Lampung.##
Penulis : Melly
Editor : Ahmad
Sumber Berita : Bandar Lampung
