Sultan Minta BPDPKS Anggarkan Subsidi Pupuk Untuk Petani Sawit Swadaya

Jumat, 24 Februari 2023 | 11:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

BENGKULU – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah melalui Badan pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk mengalokasikan anggaran khusus subsidi pupuk bagi petani perkebunan sawit swadaya di daerah.

Hal ini disampaikan Sultan saat mendapatkan laporan Petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia karena saat ini harganya sudah di atas Rp 1 juta per karung. Kondisi ini membuat produktivitas kelapa sawit menurun hingga 50 persen.

“Yang pertama Kami tentu sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya Petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi”, ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Jum’at (24/2).

Baca Juga:  Putusan Sela Kasus Dendi Dibacakan 10 April 2026

Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga Pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.

“Sampai saat ini kita hanya mengetahui bahwa ratusan Triliun dana sawit yang dikumpulkan namun porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. Hampir semua semua dana tersebut dialokasikan kepada korporasi dan kebijakan mandatori Biodiesel”, ungkap Sultan.

Baca Juga:  Kunjungan DPR RI Diharap Percepat Hilirisasi dan Pengembangan Pariwisata Lampung

Kami tidak mengatakan hal tersebut salah kaprah, lanjutnya, tapi idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit. Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.

“Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional”, tutupnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031
JMSI NTB Gelar Temu Strategis dengan Manajemen ITDC
Walikota Metro Ajak Insan Pers Bersinergi
Sekber 3 Konstituen tak Ingin Pimpinan Daerah Berakhir di Penjara
Prabowo Brifing 1.500 Dansat Terkait Kondisi Bangsa
Penggunaan DTSEN Cegah Penyelewengan Bantuan Pemerintah
PT PLN Dukung Tekwondoin Indonesia ke Uzbekistan
Membangun dengan Hutang

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:14 WIB

Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:41 WIB

JMSI NTB Gelar Temu Strategis dengan Manajemen ITDC

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:35 WIB

Walikota Metro Ajak Insan Pers Bersinergi

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:14 WIB

Sekber 3 Konstituen tak Ingin Pimpinan Daerah Berakhir di Penjara

Jumat, 1 Mei 2026 - 13:21 WIB

Penggunaan DTSEN Cegah Penyelewengan Bantuan Pemerintah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Maulidah Ketua Fatayat Lampung 2026-2031

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:14 WIB

#indonesiaswasembada

JMSI NTB Gelar Temu Strategis dengan Manajemen ITDC

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:41 WIB

#indonesiaswasembada

Walikota Metro Ajak Insan Pers Bersinergi

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:35 WIB

#indonesiaswasembada

Sekber 3 Konstituen tak Ingin Pimpinan Daerah Berakhir di Penjara

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:14 WIB