Stop Pemborosan Negara, Tutup BUMD yang Tak Beraktivitas Lagi

Selasa, 30 April 2024 | 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi. Hal ini ia kemukakan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut.

Hasilnya, dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. “Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4).

Baca Juga:  Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar. “Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu?” ungkap Marinus.

Padahal, ia berujar, dana yang tak efektif itu dapat disalurkan ke sektor yang lebih tepat. “Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas,” katanya.

Baca Juga:  Antrean dan Higienitas Jadi Kendala Minor Prasmanan MBG Lampung Utara

Lebih lanjut, Legislator Dapil Banten III ini menyebutkan sebenarnya ‘penyakit’ BUMD seperti ini juga menjangkit di banyak provinsi. Misalnya, akibat pergantian pemimpin daerah yang tak sevisi dengan pemimpin sebelumnya, menyebabkan BUMD yang sudah eksis di periode sebelumnya tak berlanjut lagi karena perbedaan visi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Nah ini yang harus tegas ditegakkan. Kalau ada temuan dari hasil pemeriksaan seperti ini, pemerintah terkait harus tegas. Kalau tidak layak, maka langsung tutup saja BUMD nya. Tinggal perintah saja,” pungkas Marinus.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama
Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final
Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai
Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas
Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas
Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo
Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:47 WIB

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 November 2026 - 22:43 WIB

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 November 2026 - 22:35 WIB

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 November 2026 - 22:30 WIB

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 November 2026 - 22:25 WIB

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Berita Terbaru

Berita Utama

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:47 WIB

Berita Utama

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:43 WIB

Berita Utama

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:35 WIB

Berita Utama

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:30 WIB

Berita Utama

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:25 WIB