Stop Pemborosan Negara, Tutup BUMD yang Tak Beraktivitas Lagi

Selasa, 30 April 2024 | 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi. Hal ini ia kemukakan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut.

Hasilnya, dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. “Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4).

Baca Juga:  Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar. “Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu?” ungkap Marinus.

Padahal, ia berujar, dana yang tak efektif itu dapat disalurkan ke sektor yang lebih tepat. “Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas,” katanya.

Baca Juga:  Ponpes Riyadhul Badi’ah Al-Amin Harapkan Jalan Lingkungan Segera Diaspal

Lebih lanjut, Legislator Dapil Banten III ini menyebutkan sebenarnya ‘penyakit’ BUMD seperti ini juga menjangkit di banyak provinsi. Misalnya, akibat pergantian pemimpin daerah yang tak sevisi dengan pemimpin sebelumnya, menyebabkan BUMD yang sudah eksis di periode sebelumnya tak berlanjut lagi karena perbedaan visi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Nah ini yang harus tegas ditegakkan. Kalau ada temuan dari hasil pemeriksaan seperti ini, pemerintah terkait harus tegas. Kalau tidak layak, maka langsung tutup saja BUMD nya. Tinggal perintah saja,” pungkas Marinus.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara
Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS
Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi
Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Menteri Keuangan AS Sebut AS akan Lanjutkan Tekan Iran
Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:31 WIB

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 - 11:25 WIB

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Sabtu, 21 November 2026 - 11:10 WIB

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 November 2026 - 11:07 WIB

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Berita Terbaru

Berita Utama

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:31 WIB

Berita Utama

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:25 WIB




Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan menuju South Lawn untuk menaiki Marine One di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 21 Maret 2025. (Xinhua/Hu Yousong)

Berita Utama

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:10 WIB


Foto yang diabadikan pada 17 November 2026 ini menunjukkan delegasi Politeknik Pariwisata Bali dari Indonesia mengunjungi pusat pengalaman budaya cetakan kue tradisional Tiongkok di kompleks Qiaojiazha Meihu, Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok timur. (Xinhua/Cheng Di)

Berita Utama

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:07 WIB