Soal Mafia Tanah, Kapolda Lampung Raih PIN Emas

Rabu, 8 November 2023 | 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo

LAMPUNG — Pengungkapan perkara mafia tanah yang menjadi target operasi (TO) tahun 2023 membuat Polda Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agraria.

Penghargaan itu diberikan Kementerian Agraria Hadi Tjahjanto kepada Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Rabu (8/11).

Sebagai simbol penghargaan Kapolda Lampung juga disematkan pin emas oleh Menteri Agraria Hadi Tjahjanto.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebutkan dari dua perkara yang menjadi TO Satgas Antimafia Tanah itu sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pasal yang diterapkan adalah Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara,” kata Helmy, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga:  Skandal SPAM Pesawaran, Perhitungan Kerugian Negara Cacat Logika Hukum

Perkara pertama dilakukan oleh tersangka P, U dan W dengan modus lahan milik korban yang diaku milik tersangka P.

Korban mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan sertifikat rumah dan lahannya. Kemudian tersangka P berpura-pura sebagai korban dan menjualnya kepada U dan W.

“Penjualan itu menggunakan blanko sertifikat hak milik yang berbeda dengan milik korban,” katanya.

Kasus kedua dilakukan oleh tersangka TS, HA, dan IP dengan modus menimbun persawahan dan mengubah site plan dari Provinsi Lampung.

“Objek tanah itu adalah pembagian dari Provinsi Lampung kepada pegawai negeri sipil,” katanya.

Para tersangka membuat objek tanah menjadi jalan umum dan tempat ibadah (mushola) agar pemilik sertifikat hak milik berlawanan dengan masyarakat.

Baca Juga:  Lima Pejabat di Pemprov Lampung Bergeser Posisi

“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan para tersangka tidak kooperatif,” katanya.

Selain itu, pada saat dilakukan pengembalian batas oleh Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung, para tersangka juga mengumpulkan masyarakat sekitar agar proses tersebut tidak dapat dilakukan.

Kemudian para tersangka juga selalu mengajukan gugatan perdata ataupun PTUN agar proses penyidikan ditunda atau ditangguhkan.

“Saya mengucapkan terima kasih sampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres jajaran yang telah mengungkap dan bekerja terkait permasalahan pertanahan,” kata Helmy.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Rest Area Toll Bakter Jadi Titik Singgah Strategis, Bantu Kelancaran Arus Balik dan Mudik
Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur
KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat
Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi di Lampung, Pimpinan UIN Raden Intan Lampung Kunjungi Itera dan Unila
Gubernur Mirza: Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha, Perkuat Harmoni Lampung
Muzani: Lampung Contoh Keberhasilan Persatuan dalam Keberagaman
I Wayan Darmawan Puji Kemajuan Infrastruktur Lampung
Silaturahmi dan Halal Bihalal, Batalyon Para Komando 463 Pasgat Pererat Sinergi dengan Media Sumut

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 09:22 WIB

Rest Area Toll Bakter Jadi Titik Singgah Strategis, Bantu Kelancaran Arus Balik dan Mudik

Kamis, 2 April 2026 - 08:44 WIB

Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur

Rabu, 1 April 2026 - 22:15 WIB

KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat

Rabu, 1 April 2026 - 20:13 WIB

Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi di Lampung, Pimpinan UIN Raden Intan Lampung Kunjungi Itera dan Unila

Rabu, 1 April 2026 - 20:04 WIB

Gubernur Mirza: Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha, Perkuat Harmoni Lampung

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Agenda Id Padat, Pelantikan JMSI Lampung Diundur

Kamis, 2 Apr 2026 - 08:44 WIB

#indonesiaswasembada

KPK Geledah Rumah Ketua PDIP Jawa Barat

Rabu, 1 Apr 2026 - 22:15 WIB