Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menganjurkan kepada para generasi muda yang merintis atau memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) untuk segera berkomunikasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar kualitas produknya bisa betul-betul terjamin. Ini penting supaya pasar yang dituju meningkat apalagi saat ini tidak ada batas untuk menembus pasar karena teknologi yang begitu pesat.
Ungkapan demikian disampaikan oleh Sjarifuddin Hasan saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Bersama BSN. Kegiatan yang berkerja sama dengan MPR dengan tema ‘Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Bagi Pelaku UKM’ itu diikuti oleh ratusan pelaku UKM dan generasi muda se-Kabupaten Cianjur.
Kegiatan yang digelar di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 3 Juli 2023, itu juga dihadiri oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN Yustinus Kristianto Widiwardono.
Sjarifuddin Hasan berharap sosialisasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Cianjur sebab program BSN itu diakui sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya sektor UKM. “Salah satu yang menyebabkan UKM bisa eksis seperti saat ini karena program-program BSN”, ujar Politisi Partai Demokrat itu.
Dikatakan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu, cara untuk menaikan kelas bagi pelaku UKM adalah dengan men-Standar Nasional Indonesia-kan (SNI) produknya. Untuk itu dirinya mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sesuai dengan SNI. “Jadi jangan segan untuk berhubungan dengan BSN”, paparnya. ”Manfaatkan secara maksimal karena ini merupakan program pemerintah yang patut kita sukseskan bersama”, tambahnya.
Menjadi pelaku usaha di sektor ini menurut pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu banyak keuntungannya. Beruntung karena keberpihakan pemerintah padanya. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diluncurkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih dilanjutkan. Program KUR disebut berdampak sangat luar biasa bagi pelaku UKM.
Meski demikian Sjarifuddin Hasan menyayangkan sebab penyaluran KUR saat ini dilakukan secara terbatas hanya pada bank-bank besar. Hal demikian menurutnya berbeda di saat masa Presiden SBY di mana semua perbankan diberi kesempatan untuk menyalurkan KUR.
Menyalurkan KUR lewat banyak bank disebut sangat penting karena jumlah rakyat Indonesia besar, 275 Juta jiwa, sehingga perlu mendapat akses dengan mudah. “Bila yang menyalurkan terbatas maka ada keterbatasan penyaluran”, ujar Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden SBY itu. “Nah ini yang perlu dibenahi”, ungkapnya.
Kepada pemerintah saat ini Sjarifuddin Hasan mengingatkan dalam memberikan KUR diharap tidak berbelit-belit namun perlu diberikan kemudahan. Jangan mempersulit misalnya dengan meminta laporan keuangan. “Bila usaha dan domisili jelas, ditambah KTP, itu sudah cukup untuk memberikan KUR”, tegasnya.(*)
