Sekdaprov Kukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Desa Digital Lampung

Selasa, 13 Desember 2022 | 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Vini

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Desa Digital Lampung, di Hotel Novotel, Selasa (13/12).

Gubernur Lampung dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekdaprov Lampung mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari Pembangunan dan Pemberdayaan Desa adalah menjadikan desa-desa di Provinsi Lampung sebagai desa-desa yang BERJAYA (MAJU-MANDIRI-SEJAHTERA), yakni dengan kondisi Tata Pemerintahan, Kelembagaan Sosial Budaya, serta Perekonomian yang baik dan saling terhubung kuat satu sama lain, dengan dukungan teknologi yang memadai, atau umum disebut sebagai Smart Village.

Program Smart Village adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui gerakan kesadaran sosial Masyarakat di Desa yang peduli pada perubahan digital. Sehingga desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi nilai tambah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis

“Program Ini bukan hanya milik Pemerintah Provinsi Lampung namun menjadi program kita bersama termasuk pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Gubernur kemudian mengungkapkan, strategi utama dalam pengembangan Program Smart Village di Provinsi Lampung ini yaitu Pemberdayaan dan Kolaborasi melalui upaya membangun kesadaran aparatur dan masyarakat desa untuk mengembangkan segenap potensi wilayah dan sumber daya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Baca Juga:  Penerimaan Jalur SPMB SMP Negeri Kota Bandar Lampung Bermasalah

Gubernur juga menyebutkan Progres Implementasi Program Smart Village di Provinsi Lampung telah berjalan baik berkat dukungan dari Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten.

“Saya harap sinergi dan kolaborasi ini dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pencapaian target implementasi Smart Village di semua Desa di Provinsi Lampung dapat tercapai pada tahun 2024,” harap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB