Respons Keluhan Buruh dan Pengusaha Bongkar Muat, Pemprov Siap Koordinasi dengan Kemenhub

BANDARLAMPUNG ——— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Senin (2/6/25).

Kedatangan pengurus TKBM dan APBMI ini menyangkut keluhan masalah bongkar muat di berbagai Pelabuhan di Lampung, yang terkait dengan kesejahteraan para buruh dan kebutuhan para pengusaha.

Merespons keluhan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan mendukung penuh penyelesaian permasalahan dan menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di sektor ini akan ditangani secara komprehensif, termasuk melibatkan seluruh pihak terkait, seperti pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Kami paham terkait permasalahan ini, dan nanti kita koordinasikan juga dengan pemerintah Pusat dalam hal ini KSOP, Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, sehingga nantinya kita bisa pecahkan solusi terbaik bagi semua pihak”, ujar Mirza.

Seperti diketahui, permasalahan yang ada di lingkup perusahaan bongkar muat yang ada di Lampung yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang bangkrut diantaranya yakni maraknya permainan perang tarif layanan bngkar muat yang menyebabkan jatuhnya harga di bawah standar operasional minimal, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh.

Monopoli pasar oleh perusahaan besar diduga menyebabkan ketidakseimbangan dalam kompetisi, kesejahteraan para buruh/tenaga kerja dilingkup perusahaan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Gubernur mirza bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menelaah dan meninjau permasalahan yang terjadi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penyelasaian masalah tersebut.

“Tetap kami akan berlandaskan aturan yang ada, apabila aturannya jelas maka akan kita tindak lanjuti dengan tegas, sehingga kedepannya untuk kesejahteraan para buruh dan para pengusaha bisa lebih baik,” tegas Mirza.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Koperasi TKBM Panjang Agus Sujatma menyampaikan saat ini perlu adanya dukungan yang jelas dari Pemprov Lampung dalam menangani permasalahan yang ada.

“Kami sangat berterimakasih untuk pak Gubernur Mirza atas waktunya bisa menerima kami, yang nantinya kami harap akan menghasilkan regulasi atau kebijakan yang bisa menguntungkan kesemua pihak”, ujar Agus.

Sementara itu, Ketua APBMI Lampung Gaganden menyampaikan saat ini perusahaan bongkar muat yang ada di Wilayah Pelabuhan Panjang sebagian besar sudah bangkrut yang disebabkan oleh terjadinya monopoli pasar dan perang harga dalam pelayanan.

“Kami semuanya ada 59 perusahaan bongkar muat, tapi yg berjalan hanya 29 perusahaan. Dan dari 29 perusahaan tersebut, yg rutin melakukan kegiatan bongkar muat hanya 12 perusahaan, jadi besar harapan kami kepada Pak Gubernur untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan ini”, harapnya.

Penulis : Desty

Editor : Nara

Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya