Reformasi DK PBB Batasi Keterwakilan Negara Maju

PBB-Tujuan akhir dari reformasi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah untuk mengubah situasi di mana negara-negara maju memiliki keterwakilan yang berlebihan, kata seorang utusan Tiongkok pada Kamis (22/10). Reformasi DK PBB harus berfokus pada peningkatan representasi dan suara negara-negara berkembang, kata Fu Cong, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB.

“DK PBB, sebagai inti dari mekanisme keamanan kolektif, harus mencerminkan realitas politik internasional dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara berkembang serta negara-negara kecil dan menengah yang memiliki kebijakan luar negeri independen untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan,” kata Fu Cong dalam pertemuan Majelis Umum PBB tentang reformasi DK PBB.

“Secara khusus, kita harus memperbaiki ketidakadilan historis yang diderita Afrika serta membuat prioritas dan pengaturan khusus untuk tuntutan Afrika.”

Fu mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengubah situasi di mana komposisi DK PBB tidak seimbang antara Utara dan Selatan, di mana satu blok telah lama mendominasi, dan negara-negara maju memiliki keterwakilan yang berlebihan. Dia menyampaikan soal perlunya menghormati konsensus negara-negara anggota dan mematuhi solusi terpadu. Reformasi DK PBB merupakan proyek sistemis, dan keseluruhan lima kelompok isu yang dibahas semuanya penting. Oleh karena itu, reformasi ini harus ditangani melalui solusi terpadu.

Sebelum para pihak mencapai konsensus yang jelas, setiap upaya untuk terburu-buru mengadopsi “model terkonsolidasi”, mendesak dimulainya negosiasi berbasis teks, atau bahkan memaksakan tenggat waktu yang tidak realistis, serta mengambil pendekatan “selangkah demi selangkah” atau “sepotong-sepotong” hanya akan memperparah perbedaan dan perselisihan di antara para pihak, yang tidak kondusif bagi perkembangan jangka panjang PBB dan kepentingan bersama negara-negara anggota, paparnya. Fu mengatakan bahwa negosiasi antarpemerintah (intergovernmental negotiation/IGN) harus menjadi saluran utama.

“IGN adalah satu-satunya platform resmi bagi negara-negara anggota untuk membahas reformasi DK PBB, dan perannya tak tergantikan,” katanya. “Tiongkok mendukung semua pihak untuk terus melanjutkan dialog dan konsultasi di platform ini guna membangun konsensus, serta dengan tegas menentang segala upaya untuk meluncurkan platform alternatif.”

Tiongkok mencatat bahwa semakin banyak negara anggota yang menyatakan minatnya untuk membentuk kursi regional bergilir di DK PBB. Dibandingkan dengan usulan untuk memperluas dua kategori kursi yang ada saat ini, konsep tersebut lebih adil dan lebih demokratis. Tiongkok berharap negara-negara anggota akan terus melakukan pembahasan mendalam mengenai gagasan-gagasan reformasi baru, menggabungkan berbagai pemikiran, dan secara aktif mengeksplorasi gagasan-gagasan reformasi yang mendapat dukungan luas di kalangan negara-negara anggota, ujarnya.

Dalam kerangka IGN, Tiongkok siap untuk terus bekerja sama dengan semua pihak, saling menghormati, serta melakukan pertukaran dan konsultasi secara jujur dengan kedudukan yang setara, guna memastikan bahwa reformasi DK PBB bergerak ke arah yang mendukung kepentingan bersama negara-negara anggota dan perkembangan yang sehat bagi tujuan PBB, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara, kata Fu.[]

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya