Politisi PDIP dan PKB ; Soal JHT Pemerintah Benar

Selasa, 15 Februari 2022 | 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rahmad

Rahmad

Laporan: Fathul
JAKARTA-Politisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan kebijakan Jaminan Hari tua (JHT) sudah tepat, yakni menjalankan amanah UU. Karena jika dilihat dari dari PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), usia pensiun adalah saat pekerja berusia 56 tahun.

“Pemerintah tidak salah karena menjalankan amanah undang-undang, bahwa JHT dibayarkan saat usia pensiun. Dalam PP 46/2015 usia pensiun 56 tahun. Lalu turunlah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini, jadi permen ini tidak salah,” kilahnya.

Baca Juga:  488 Keluarga Palestina Terdampak Operasi Militer Israel

“Kami menyarankan semuanya mari duduk bersama, berpikir positif. Karena ada isu di luar bahwa BPJS seolah-olah bangkrut, pemerintah tidak punya uang, itu salah. Semua pihak mari berpikir sejuk, dengan kepala dingin,” kata Rahmad, Anggota Komisi IX DPR RI (14/2).

Sama dasar fikirnya, Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI menyatkan Permenaker tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. “Secara peraturan perundang undangan apa yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada,” terangnya. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, secara filosofis Permenaker itu semata-mata untuk memastikan kesejahteraan pekerja atau buruh.##

Baca Juga:  Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP
Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam
DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur
BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan
SMK Berdampak, Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
Australia Sanksi Pemukim Israel di Tepi Barat
Indonesia Tak Akan Berhenti Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:51 WIB

Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

Rabu, 18 November 2026 - 19:47 WIB

Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 19:44 WIB

Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Rabu, 18 November 2026 - 19:34 WIB

DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur

Rabu, 18 November 2026 - 19:30 WIB

BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan

Berita Terbaru