Pertahankan Momentum Positif Ekonomi dengan Jaga Daya Beli Masyarakat

Selasa, 9 Agustus 2022 | 19:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto mengungkapkan pemerintah patut menguatkan daya beli masyarakat untuk menjaga perkonomian Indonesia.

“Walaupun itu tidak dimasukkan dalam kebijakan PEN (Pemulihan ekonomi nasional) pada UU 2/2020. Di sana lebih banyak ke mekanisme banking system dan lain-lain. Ternyata lebih banyak membantu adalah dana bansos,” kata Suroto di Jakarta, Selasa (9/8)

Hal itu terkait dengan berakhirnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022. Keputusan itu diambil pemerintah seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.

Suroto menjelaskan fondasi ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik. Oleh sebab itu yang patut dilakukan adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan sisi permintaan domestik yang terkait erat dengan daya beli masyarakat.

“Yang terpenting ketika 60-70% fondasi ekonomi adalah konsumsi, otomatis yang perlu diselamatkan adalah demand side, daya belinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.

“Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali,” kata Menko Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.

Baca Juga:  Penerima JMSI Award 2024, Marindo, Dilantik Menjadi Sekda Provinsi Lampung

Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun. Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos.

Jaga Momentum

Perekonomian Indonesia diprediksikan akan tetap tumbuh pada Semester II 2022 dan bisa bertahan dari tantangan di 2023 jika bisa menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi.

“Penopang pertumbuhan akan berasal dari konsumsi rumah tangga seiring masih longgarnya PPKM (naiknya mobilitas publik). Lalu ada konsumsi jasa pendidikan yang secara seasonal pasti akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, lalu ada gaji ke 13 PNS juga,” kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman, Selasa (9/8).

Secara khusus, pada bulan Agustus ini ada momen yang akan mendorong konsumsi. “Diskon hari kemerdekaan, bansos termasuk BLT, dan subsidi juga masih akan terus tumbuh guna menahan penurunan daya beli golongan tidak mampu akibat naiknya inflasi,” jelas Faisal.

Baca Juga:  Pasca Relokasi Pedagang Pasar Panggung Jaya, Dinas Koperindag Pantau Langsung Situasi Terkini

Sebelumnya Menteri Keuangan menyatakan akan bahwa, perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level dihitung dari sisi GDP-nya, baik tahun 2021 maupun 2022. Sementara dari sisi defisit APBN-nya relatif moderat.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44%. Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan berusaha untuk mempertahankan ekonomi di level yang baik untuk sisa Semester II tahun 2022. Salah satu sektor yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan adalah belanja Kementerian dan Lembaga.

Menurut Faisal, untuk tahun ini serapan belanja pemerintah di semester satu sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang masih belum maksimal justru belanja pemerintah daerah.

“Sebenarnya untuk pemerintah pusat akselerasi belanja guna mendukung pemulihan ekonomi sudah mulai terasa. Namun yang belum memang masih di pemerintah daerah karena masih ada dana-dana yang belum direalisasikan,” ungkap Faisal. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025
Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli
Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti
DPRD Mesuji Gelar Paripurna Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PFI Pusat Tunjuk Juniardi Sebagai Plt Ketua PFI Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:48 WIB

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:58 WIB

Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:52 WIB

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:45 WIB

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB