Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data ini menyebut stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dari penjelasan ini bisa diartikan Provinsi Lampung mencatatkan IPH yang relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan angka kenaikan indeks nol.

“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.

Di sisi lain, sebanyak 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH. BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (5,96%), sedangkan di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).

Selain isu inflasi, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Menurutnya, kementerian ini mengemban dua tugas pokok, yaitu isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga.

“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.

Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia saat ini memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun). Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci.

“Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup target wajib belajar 12 tahun, kepemilikan kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal.

“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan dengan syarat mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis.

“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” ujar Mendagri. []

Penulis : DESTY Efriyank

Editor : Nara JAfkar

Sumber Berita : Adpim

Temukan berita-berita menarik lainnya