Pemerintah Utang Ratusan Triliun ke Pertamina dan PLN

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri

JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan masih memiliki beban kompensasi energi sebesar Rp 109 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Adapun utang ini belum dibayarkan pemerintah sampai akhir 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan biaya kompensasi Pertamina dan PLN meningkat karena tak ada penyesuaian harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) selama 2021. Sedangkan harga komoditas terus meningkat.

“Total pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun (kepada Pertamina dan PLN),” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Senin (28/3).

Baca Juga:  Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Penguatan ASN Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Sri Mulyani merinci utang kompensasi berasal dari sisa kewajiban kompensasi yang belum dibayarkan sebesar Rp 15,9 triliun sampai akhir 2020 atas kompensasi harga jual eceran (HJE) BBM. Pada tahun lalu, pemerintah memiliki beban kompensasi yang belum dibayarkan berdasarkan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 93,1 triliun terdiri dari Rp 68,5 triliun kepada Pertamina dan Rp 24,6 triliun kepada PLN.

“Untuk Pertamina, sebetulnya kita masih ada Rp 15,9 triliun kewajiban kompensasi 2020 yang belum kita lunasi. Sekarang 2021, berdasarkan audit BPKP kita sudah terima, kompensasi akan melonjak yaitu biaya kompensasi BBM sebesar Rp 68,5 triliun itu tagihan Pertamina kepada kami dan listrik Rp 26,4 triliun,” ucapnya.

Baca Juga:  Rakor TKPKD 2025, Satukan Langkah Atasi Kemiskinan

Kemudian, total utang pemerintah kepada PLN sebesar Rp 17,9 triliun pada 2020. Pemerintah sudah melunasi seluruh utang tersebut pada 2021. “Dalam audit BPKP kami terima bahwa kompensasi melonjak yaitu biaya BBM akan melonjak menjadi Rp 68,5 triliun dan listrik Rp 24,6 triliun,” ucapnya. (*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025
Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli
Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti
DPRD Mesuji Gelar Paripurna Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PFI Pusat Tunjuk Juniardi Sebagai Plt Ketua PFI Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Zulkifli Hasan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:53 WIB

Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu, TP2DD Gelar High Level Meeting 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:48 WIB

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:58 WIB

Apresiasi Putusan MK, Komisi II: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Butuh Exercise Serius

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:52 WIB

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:45 WIB

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Jihan: PPPK Tahap II DiUmumkan Akhir Juli

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:48 WIB

#indonesiaswasembada

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Tancap Gas Kumpulkan Kepala OPD

Selasa, 8 Jul 2025 - 09:52 WIB