Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE., MM., MBA mengaku prihatin dengan banyaknya kasus perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu 2024. Menurut Sjarifuddin Hasan perusakan itu menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Baik para caleg maupun masyarakat.
Caleg merugi karena APK nya rusak dan tidak maksimal mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Sementara masyarakat tidak sempat mengenal dan mengkomparasikan para calon, karena alat peraga yang digunakan di rusak.
“Kasus ini banyak terjadi dilapangan dan patut disayangkan. Semestinya, pemerintah daerah, bersama aparat terkait termasuk Bawaslu, bisa melakukan upaya-upaya pengamanan kepada seluruh APK, terlepas dari siapa calon dan asal partainya. Dan itu harus dilakukan seragam diseluruh daerah. Peristiwa ini harus menjadi catatan, untuk dievaluasi dan diperbaiki pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Apalagi, perusakan APK juga berkontribusi terhadap tingginya biaya pemilu. Karena para kontestan yang APK nya rusak, pasti akan mengganti dengan yang baru,” ungkap Sjarifuddin Hasan.
Pernyataan itu disampaikan Sjarifuddin Hasan saat diminta menanggapi isi pidato kebangsaan yang disampaikan Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Acara tersebut berlangsung di Cibubur, Jakarta, Rabu (7/2/2024) malam. Tema yang dibawakan adalah Indonesia 5 tahun ke depan, yang sudah baik lanjutkan yang belum baik perbaiki.
Meski berkontribusi terhadap tingginya biaya kampanye, bahkan menyebabkan korban jiwa, Sjarifuddin Hasan yang akrab disapa Syarief Hasan menolak jika baliho, spanduk hingga umbul-umbul sebagai APK ditiadakan. Meskipun saat ini sudah memasuki era digital dan media sosial. Pasalnya, menurut Syarief Hasan belum semua anggota masyarakat, khususnya yang tinggal di desa, pelosok dan pedalaman bisa bersentuhan dengan media sosial.
Menyangkut kritik yang disampaikan oleh berbagai civitas akademika, terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Syarief Hasan berpendapat kritik tersebut adalah asumsi, sehingga yang sebaiknya dilakukan adalah upaya preventif, dan tidak seharusnya di justifikasi. Akan lebih baik jika seluruh kampus ikut terlibat dalam upaya-upaya mengawal pemilu, agar berlangsung secara jujur, adil, netral dan tidak ada keberpihakan.
“Jadi ini adalah kritik untuk kita bersama, karena memang ada yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato kebangsaan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono antara lain menyampaikan beberapa temuan pada pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Menurut SBY, ada beberapa proses pemilu yang harus diperbaiki. Antara lain, menyangkut fokus masyarakat hanya kepada pilpres. Padahal, pada 14 Februari bukan hanya memilih presiden, tetapi juga anggota DPR, DPRD, dan DPD. Karena itu masyarakat harus diingatkan agar tidak hanya salah memilih pemimpin, tapi juga tidak salah memilih wakil rakyat dan partai politiknya.
SBY juga menemukan kesan, bahwa pemilu seolah-olah akan berlangsung curang, sehingga hasilnya harus ditolak adalah sesuatu yang berlebihan. Namun, mengabaikan pikiran kritis dari civitas akademika, agar pemilu adil, juga tidak bijak. Bagaimanapun, hasil pemilu adalah sah, dan sah pula hasil pemenangnya. Karena itu pemilu harus dipastikan berjalan secara jurdil, dan seluruh aparat negara berlaku netral.(*)
