Pemberhentian AWK Diproses Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI

“Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi secara mendalam karena waktu juga sudah mepet, kami mencatat beberapa hal poin penting untuk segera ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menambahkan bahwa BK DPD RI mempunyai kekhususan, sehingga dalam memutuskan keputusan politik seperti pemberhentian anggota ini BK sudah tepat sesuai dengan UU MD3, Peraturan Tata tertib dan Tata Beracara DPD RI.

“Keputusan BK sudah tepat final dan mengikat, karena BK punya kewenangan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi internal DPD RI dan UU MD3,” pungkas Oni. (*)

1 2 3

Halaman : 1 2 3