Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Kesiapan pemahaman masyarakat terkait sumber pangan yang beragam dengan gizi seimbang sangat dibutuhkan dalam upaya pengentasan stunting di tanah air. Apalagi saat ini ada ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.
“Potensi gangguan ketersediaan pangan harus segera diantisipasi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait beragam pangan bergizi dari sumber pangan yang tersedia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi ancaman El Nino di Indonesia yang puncaknya akan terjadi pada Agustus-September 2023.
Ancaman El Nino itu diprediksi berintensitas lemah hingga moderat sehingga dikhawatirkan akan berdampak kepada ketersediaan air atau kekeringan dan produktivitas pangan atau ketahanan pangan nasional.
Menurut Lestari, prakiraan BMKG itu harus diantisipasi dengan baik oleh para pemangku kebijakan. Potensi terganggunya ketahanan pangan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, akan berdampak pada upaya mengakselerasi sejumlah program, antara lain pengentasan stunting, yang menuntut asupan kecukupan gizi masyarakat.
Apalagi, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Kementerian Kesehatan menargetkan prevalensi stunting di 2023 menjadi 17% dan pada 2024 menjadi 14%.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru pada 2022, angka prevalensi stunting Indonesia tercatat 21,6%.
Menurut Rerie, untuk mengejar pencapaian prevalensi stunting dari 21,6% pada 2022 menjadi 14% pada 2024 di tengah potensi terganggunya ketersediaan pangan, membutuhkan upaya yang serius untuk mengantisipasi dampaknya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, kesiapan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus segera dipastikan dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut.
Menurut Rerie, sosialisasi masif terkait sejumlah alternatif sumber pangan bergizi yang tersedia di lingkungan masyarakat sangat penting, untuk mengantisipasi potensi gangguan ketersediaan pangan akibat perubahan iklim.(*)
