Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan penataan ulang pembangunan ekonomi di segala bidang, juga harus dibarengi penataan kembali demokrasi. Pada 14 Februari 2024, bangsa Indonesia akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Tahapan Pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan kedepan. Tetapi demokrasi tidak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut.
Demokrasi berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan sehari-hari. Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Dengan semangat tersebut, seluruh elemen bangsa harus mampu mewujudkan demokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sehingga Pemilu dapat menjadi arena kontestasi untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Lebih dari itu, kita berharap, siapapun yang terpilih bisa meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya,” ujar Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/23).
Hadir antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, istri presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, para Wakil Ketua MPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPD RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, duta besar negara sahabat, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sesuai ‘prinsip negara hukum’ para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai
landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.
“Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggungjawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan ‘prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum’. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, situasi dunia saat ini sedang bergeser dengan semakin besarnya kontribusi bangsa-bangsa Asia dalam sistem ekonomi dan politik global. Kekuatan kolektif ASEAN juga digadang sebagai basis pertumbuhan baru dunia. Indonesia turut dihadapkan dengan realitas yang kompleks menuju 2045 nanti, di mana Asia akan menjadi episentrum pertumbuhan global.
Dalam situasi inilah penting bagi seluruh elemen bangsa untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda yang kini tengah tumbuh dan mendominasi postur demografi penduduk. Di kalangan aparatur sipil negara, generasi milineal dan generasi Z mulai mendominasi dengan proporsi mencapai 53 persen. Di dalam pemilihan umum 2024 nanti, komposisi keduanya juga mencapai 61 persen dari jumlah pemilih.
“MPR RI terus berkomitmen menjadikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, agar dapat terus dipahami, diresapi, dan diimplementasikan sebagai bekal bagi generasi muda untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional di segala lini kehidupan. Untuk itu agenda sosialisasi Empat Pilar MPR RI senantiasa gencar dilaksanakan, guna mengawal proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pada tahun 2045 nanti, Indonesia diprediksi menduduki posisi sebagai negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia. Sehingga diharapkan mampu menjadi katalisator upaya-upaya global untuk membangun kerjasama erat, dan membangun tatanan dunia baru yang adil dan beradab.
“Hal ini tidak lain sebagai penerjemahan dari nilai-nilai Pancasila yang telah digali oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa dari akar tradisi bangsa Indonesia, dan nantinya akan kita persembahkan untuk peradaban dunia yang berprinsip pada lima sila Pancasila. Karena itu, MPR meneguhkan diri sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
