Minta Kelangkaan Komoditas Segera Dituntaskan, Ketua DPD RI: Jangan Undang Kemarahan Rakyat

Minggu, 27 Maret 2022 | 20:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Minta Kelangkaan Komoditas Segera Dituntaskan, Ketua DPD RI: Jangan Undang Kemarahan Rakyat

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis dan strategis untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya sejumlah komoditas.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan langsung apabila para pembantunya tidak mampu bekerja cepat menyediakan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Kepentingan masyarakat terkait dengan kebutuhan komoditas penting harus secepatnya diselesaikan. Pemerintah jangan mengundang kemarahan rakyat,” tegas LaNyalla, di Jakarta, Minggu (27/3).

Senator asal Jawa Timur itu berharap masyarakat tak lagi kesulitan dan mampu menjangkau harga komoditas yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:  Ketua Dewan Pakar JMSI Siap Maju di Pilrek UHO

“Saya mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus dan serius menyelesaikan polemik yang terjadi, yakni kelangkaan beberapa komoditas Sembako yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk BBM solar subsidi,” katanya.

LaNyalla mengatakan, Sembako dan BBM sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan aktivitas ekonomi di sektor riil. Menurutnya, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah harus memastikan pendistribusian komoditas berjalan lancar agar tidak memparah kelangkaan.

“Karena dengan kelangkaan dan pendistribusian yang buruk, maka destruksi sosial akan sangat mudah terpicu. Apalagi kohesi sosial selama ini tergerus akibat polarisasi politik yang tajam di masyarakat. Ini adalah potensi terjadinya anarkisme,” paparnya.

Baca Juga:  Pengelola Tol Bakter Gelar Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran di Kantor Bakauheni Selatan

LaNyalla mengaku tak habis fikir sejumlah kebutuhan Sembako yang diperlukan masyarakat satu per satu menghilang dan menjadi mahal di pasaran. Ia menilai ada yang tidak beres di dalam proses.

“Bisa saja kelemahan ada di perencanaan kuota, atau kebocoran DMO (Domestic Market Obligation), atau manajemen distribusi, atau bahkan ada kartel yang bermain memanfaatkan keuntungan besar yang cepat didapat, semua kemungkinan harus dibedah satu per satu,” tukasnya.

Sebelumnya, masyarakat dihadapkan pada sejumlah masalah jelang Ramadan. Selain polemik minyak goreng yang sempat langka dan mahal, belakangan solar juga menjadi langka. Bahkan antrean panjang terjadi di sejumlah daerah. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dede Yusuf Pertanyakan Soal Dana Desa yang Dipotong Habis di RAPBN 2027
Dave Laksono Pantau 4 ABK WNI yang di Sandera di Perairan Somalia
Di Bogor, 33 Perusahaan Gunakan Kawasan Hutan tak Berizin
Presiden RI ke-7 Jokowi Laksanakan Shalat Jumat di Rest Area KM 116 A
Meski Kalahkan Amerika 3-2, Turki Pulang Kampung
Sunardi Jabat Sekwan DPRD Mesuji, Ini Perjalanan Kariernya
Belgia vs Selandia Baru: Underdog
Cape Verde vs Arab Saudi: Pertarungan Harga Diri

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 01:44 WIB

Dede Yusuf Pertanyakan Soal Dana Desa yang Dipotong Habis di RAPBN 2027

Jumat, 26 Juni 2026 - 23:28 WIB

Dave Laksono Pantau 4 ABK WNI yang di Sandera di Perairan Somalia

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:21 WIB

Di Bogor, 33 Perusahaan Gunakan Kawasan Hutan tak Berizin

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:06 WIB

Presiden RI ke-7 Jokowi Laksanakan Shalat Jumat di Rest Area KM 116 A

Jumat, 26 Juni 2026 - 17:45 WIB

Meski Kalahkan Amerika 3-2, Turki Pulang Kampung

Berita Terbaru

ANGGARAN Desa di RAPBN dipotong habis, beban ditambah, desa megap-megap[Hs]

#indonesiaswasembada

Dede Yusuf Pertanyakan Soal Dana Desa yang Dipotong Habis di RAPBN 2027

Sabtu, 27 Jun 2026 - 01:44 WIB

#indonesiaswasembada

Dave Laksono Pantau 4 ABK WNI yang di Sandera di Perairan Somalia

Jumat, 26 Jun 2026 - 23:28 WIB

DPR RI Sayangkan penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain lingkungan, juga berdampak pada menurunnya fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air. [Far]

#indonesiaswasembada

Di Bogor, 33 Perusahaan Gunakan Kawasan Hutan tak Berizin

Jumat, 26 Jun 2026 - 21:21 WIB

#indonesiaswasembada

Presiden RI ke-7 Jokowi Laksanakan Shalat Jumat di Rest Area KM 116 A

Jumat, 26 Jun 2026 - 21:06 WIB

MESKI Menang atas Amerika Serikat, Tim Turki harus angkat koper dari piala Dunia [Ist]

#indonesiaswasembada

Meski Kalahkan Amerika 3-2, Turki Pulang Kampung

Jumat, 26 Jun 2026 - 17:45 WIB