Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Baca Juga:  Sepuluh Kepala Daerah dan Tiga Wartawan Raih Trofi Abyakta di HPN 2026

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

Baca Juga:  Pilkada Dipilih DPRD Mempunyai Landasan Hukum Kuat

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

2025 Layanan Publik di Lampung Masih Lemah
Menu MBG SPPG Sepangjaya Labuhanratu untuk Dua Hari Cuma Begini?
Lampung Terus Tekan Laju Inflasi, Stok Bahan Pokok Aman
Kapolri Emoh jadi Kementerian, Ideal di Bawah Presiden
Wulan Sari Mirza Panen Anggur dan Melon di PKK Agro Park
Meski Belum Launching, RSUD Ratu Tara Mesuji Siap Layani Masyarakat
Miliki Senpira, Warga OKI Ditangkap Satreskrim Polres Mesuji
Adira Finance Syariah-Masjid Al Iman Gedong Meneng Gelar Baksos Sambut Ramadhan

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 15:52 WIB

2025 Layanan Publik di Lampung Masih Lemah

Selasa, 27 Januari 2026 - 15:11 WIB

Menu MBG SPPG Sepangjaya Labuhanratu untuk Dua Hari Cuma Begini?

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:05 WIB

Lampung Terus Tekan Laju Inflasi, Stok Bahan Pokok Aman

Selasa, 27 Januari 2026 - 06:49 WIB

Kapolri Emoh jadi Kementerian, Ideal di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 - 06:42 WIB

Wulan Sari Mirza Panen Anggur dan Melon di PKK Agro Park

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

2025 Layanan Publik di Lampung Masih Lemah

Selasa, 27 Jan 2026 - 15:52 WIB

#indonesiaswasembada

Menu MBG SPPG Sepangjaya Labuhanratu untuk Dua Hari Cuma Begini?

Selasa, 27 Jan 2026 - 15:11 WIB

#indonesiaswasembada

Lampung Terus Tekan Laju Inflasi, Stok Bahan Pokok Aman

Selasa, 27 Jan 2026 - 14:05 WIB

#indonesiaswasembada

Kapolri Emoh jadi Kementerian, Ideal di Bawah Presiden

Selasa, 27 Jan 2026 - 06:49 WIB

#indonesiaswasembada

Wulan Sari Mirza Panen Anggur dan Melon di PKK Agro Park

Selasa, 27 Jan 2026 - 06:42 WIB