Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baca Juga:  Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Ojol

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Baca Juga:  Jakarta Game On 2026 Dorong Eekosistem Game dan Ekonomi Kreatif

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Sambut HUT PGRI dan HGN 2026, Pemkab Lampung Utara Dukung Peningkatan Kualitas Guru
Pameran Seni Limbah Plastik dan Material Bekas
Dukung Konversi Sampah Jadi Energi, Lampung Percepat Proyek PSEL Kotabaru
Isma Yatun Kembali Jadi Ketua BPK Periode 2026-2031
5 Tewas Akibat Tebing Pasir Timpa Tenda Pengungsi di Gaza Tengah
Melampaui Diskrepansi: Ketika Ekonometrika Membaca Apa yang Terlewat dari Angka
Firman Soebagyo Desak RUU Penyadapan Segera Dituntaskan
Trump ‘Pacak Iyo Pacak Idak’ Serang Iran

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 19:22 WIB

Sambut HUT PGRI dan HGN 2026, Pemkab Lampung Utara Dukung Peningkatan Kualitas Guru

Senin, 9 November 2026 - 18:46 WIB

Pameran Seni Limbah Plastik dan Material Bekas

Senin, 9 November 2026 - 15:19 WIB

Dukung Konversi Sampah Jadi Energi, Lampung Percepat Proyek PSEL Kotabaru

Senin, 9 November 2026 - 15:14 WIB

Isma Yatun Kembali Jadi Ketua BPK Periode 2026-2031

Senin, 9 November 2026 - 12:18 WIB

5 Tewas Akibat Tebing Pasir Timpa Tenda Pengungsi di Gaza Tengah

Berita Terbaru

Dua anak mengamati sejumlah instalasi seni berbahan limbah plastik dan material bekas dalam pameran tunggal karya Intan Dewi Sukmawangi bertajuk

Berita Utama

Pameran Seni Limbah Plastik dan Material Bekas

Senin, 9 Nov 2026 - 18:46 WIB

Berita Utama

Isma Yatun Kembali Jadi Ketua BPK Periode 2026-2031

Senin, 9 Nov 2026 - 15:14 WIB