Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baca Juga:  BURT DPR Tinjau Layanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Baca Juga:  Mukhlis Basri Sesalkan Kecelakaan Akibat Asap Tebal di Tol Bakter

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Apresiasi Kinerja Terbaik, Pemkab Lampung Selatan Hadiahi Pembangunan Jalan untuk Lima Desa
Lamsel Fest 2026 Hadirkan Perjumpaan Budaya Lima Negara, Angkat Seni Daerah ke Kancah Internasional
Peringati HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Tegaskan Komitmen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Rakyat
Meriahkan Lamsel Fest 2026, Aksi Drifting Zita Anjani Buka Potensi Sport Tourism di Daerah
Lamsel Fest 2026 Berikan Panggung Luas bagi Musisi Lokal untuk Tampilkan Talenta Terbaik
Siap Gelar Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Lampung, BNPT RI Akan Hadirkan Ken Setiawan
Xi akan Hadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC
Industri Guangdong dan Indonesia; ‘Cien’ Mengalir Dua Arah

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 15:05 WIB

Apresiasi Kinerja Terbaik, Pemkab Lampung Selatan Hadiahi Pembangunan Jalan untuk Lima Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 14:43 WIB

Lamsel Fest 2026 Hadirkan Perjumpaan Budaya Lima Negara, Angkat Seni Daerah ke Kancah Internasional

Sabtu, 14 November 2026 - 14:39 WIB

Peringati HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Tegaskan Komitmen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Rakyat

Sabtu, 14 November 2026 - 14:35 WIB

Meriahkan Lamsel Fest 2026, Aksi Drifting Zita Anjani Buka Potensi Sport Tourism di Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 14:32 WIB

Lamsel Fest 2026 Berikan Panggung Luas bagi Musisi Lokal untuk Tampilkan Talenta Terbaik

Berita Terbaru