Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baca Juga:  BERITA FOTO: Erupsi Krakatau

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Baca Juga:  Dukung Penataan Anak Usaha BUMN, HKA dan TBKA Tandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

1.000 Lebih Penerbangan Dibatalkan di Inggris
Anda adalah Saya’: Pesan Toleransi Dosen Unila I Wayan Mustika Lewat Peran Tokoh Hindu di Film Ageman
Kasus Arinal; Jaksa Sebut Negara Rugi Rp 268,76 miliar
12 Raperda Inisiatif DPRD Lampung Menyasar Sektor Strategis, Pemprov Tekankan Manfaat untuk Masyarakat
AS Sanksi 27 Maskapai Iran, Malaysia pun Ikut Terseret
PM Kanada Serukan Siap Hadapi Perang Dagang AS
AS Klaim Tenggelamkan 5 Kapal Tanker Minyak Iran
Arogansi Trump Berlanjut, Produk Kanada Dihapus dari Daftar Kontrak AS

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 21:13 WIB

1.000 Lebih Penerbangan Dibatalkan di Inggris

Rabu, 9 September 2026 - 21:12 WIB

Anda adalah Saya’: Pesan Toleransi Dosen Unila I Wayan Mustika Lewat Peran Tokoh Hindu di Film Ageman

Rabu, 9 September 2026 - 20:45 WIB

Kasus Arinal; Jaksa Sebut Negara Rugi Rp 268,76 miliar

Rabu, 9 September 2026 - 20:08 WIB

12 Raperda Inisiatif DPRD Lampung Menyasar Sektor Strategis, Pemprov Tekankan Manfaat untuk Masyarakat

Rabu, 9 September 2026 - 19:46 WIB

AS Sanksi 27 Maskapai Iran, Malaysia pun Ikut Terseret

Berita Terbaru


Sejumlah penumpang berjalan di Bandar Udara Heathrow di London, Inggris (Xinhua)

#indonesiaswasembada

1.000 Lebih Penerbangan Dibatalkan di Inggris

Rabu, 9 Sep 2026 - 21:13 WIB

Infografis Kasus Arinal Djunaidi

#indonesiaswasembada

Kasus Arinal; Jaksa Sebut Negara Rugi Rp 268,76 miliar

Rabu, 9 Sep 2026 - 20:45 WIB

Ditengah setiap langkahnya kain tak jelas, Trump lempar pernyataan 'Perang Dengan Iran ' adalah perkara kecil. [XInhua]

#indonesiaswasembada

AS Sanksi 27 Maskapai Iran, Malaysia pun Ikut Terseret

Rabu, 9 Sep 2026 - 19:46 WIB