Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baca Juga:  Ketua MPR Tegaskan Pelantikan Wapres Baru Tanggal 2 Desember

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Baca Juga:  Firman Soebagyo Minta Prabowo Waspadai Loyalitas Palsu di Lingkaran Kekuasaan

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair
Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji
Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia
4 Kapolres di Lampung di Rotasi
Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026
Pezeshkian Sebut Iran Sedang Perang Ekonomi “Senyap”

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:16 WIB

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 November 2026 - 22:11 WIB

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 22:02 WIB

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 20:00 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 November 2026 - 19:54 WIB

Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia

Berita Terbaru

Berita Utama

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:11 WIB

Berita Utama

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:02 WIB

Berita Utama

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:00 WIB