Menyangkut Kepercayaan Banyak Pihak, DPR Serius Bentuk Pansus Haji Benahi Kompleksitas Persoala

Kamis, 20 Juni 2024 | 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus, menimbulkan kekhawatiran serius.

“Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus (haji) karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak,” ujar Luluk di Makkah, Arab Saudi, Selasa malam (18/06/2024).

Luluk juga mengkritik manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji, yang dinilai tidak memadai terutama bagi jamaah lanjut usia.

Baca Juga:  Kepresidenan Palestina Kecam Eskalasi Israel di Gaza dan Tepi Barat

“Slogan dari pemerintah aja haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi ternyata baru slogan aja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia, mereka (lansia) tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya tambahan kuota, seharusnya pemerintah juga meningkatkan fasilitas akomodasi dan layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik. “Artinya harus ada manajemen yang diubah karena adanya tambahan kuota berarti fasilitas akomodasi dan space juga harus ditambah untuk bisa memenuhi layanan kepada jamaah,” katanya.

Baca Juga:  BPS : Inflasi Tertinggi Di Sulawesi Utara 8,07% Dan Terendah Jakarta 2,52%

Timwas Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu-waktu sebelumnya, dengan kekurangan dan ketidakberesan yang terus berulang. Luluk menekankan bahwa masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan di tingkat Komisi VIII tetapi perlu melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.

“Ini bukan hanya persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga ada kementerian atau kelembagaan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama
Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final
Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai
Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas
Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas
Ini Hasil Pertemuan Xi Jinping dan Prabowo
Geely Okavango Resmi Hadir di Pasar Indonesia
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Cegat 2 Drone Houthi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:47 WIB

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 November 2026 - 22:43 WIB

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 November 2026 - 22:35 WIB

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 November 2026 - 22:30 WIB

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 November 2026 - 22:25 WIB

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Berita Terbaru

Berita Utama

Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:47 WIB

Berita Utama

Sepak Bola Pria: Mesuji, Lamtim Melaju ke Perempat Final

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:43 WIB

Berita Utama

Bandarlampung-Lampung Utara Berburu Emas di Muaythai

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:35 WIB

Berita Utama

Menembak Porprov X, Empat Daerah Berbagi Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:30 WIB

Berita Utama

Angkat Besi Porprov Perebutkan 21 Medali Emas

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:25 WIB