Oleh: Agus Kurniawan, Mahasiswa Doktorol Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung
Ekonomi digital bukan sekadar soal gawai dan aplikasi; ia adalah “jalan raya” baru yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan pasar yang lebih luas, layanan keuangan yang lebih inklusif, serta rantai pasok yang lebih efisien. Di Lampung, provinsi simpul Sumatra dan pintu gerbang Pulau Jawa, kesempatan itu terbentang lebar. Syaratnya dua: UMKM terkoneksi dan infrastruktur digital yang merata. Tanpa ini, potensi Lampung hanya menjadi deret angka di atas kertas.
Mari mulai dari gambaran besarnya. Laporan e-Conomy SEA 2024 menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara: nilai transaksi bruto (GMV) diperkirakan menembus USD 90 miliar pada 2024, dengan e-commerce tetap menjadi lokomotif (sekitar USD 65 miliar). Tren live/video commerce juga melonjak pesat dan memperluas panggung bagi brand kecil di daerah. Artinya, ada arus permintaan yang nyata di hulu; tugas kita adalah memastikan UMKM Lampung siap berenang di arus itu.
Di sisi pasokan, Indonesia sudah memiliki “tol langit” berupa Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik yang mengitari tujuh gugus kepulauan (termasuk Sumatra) untuk pemerataan akses pita lebar. Proyek ini bukan sekadar kabel; ia fondasi agar desa-desa punya akses internet yang stabil, kondisi minimum agar pelatihan digital, pembayaran nirsentuh, dan pemasaran daring berjalan efektif. Bagi Lampung, yang wilayahnya memadukan sentra pertanian, perikanan, dan wisata, konektivitas semacam ini berarti biaya transaksi turun dan peluang naik kelas kian terbuka.
Bagaimana kesiapan koneksi masyarakat? APJII menunjukkan penetrasi internet nasional yang kian meluas. Dalam rilis 2024–2025, asosiasi ini menampilkan peta sebaran pengguna serta tren pertumbuhan yang konsisten, indikasi bahwa akses makin membaik, bahkan di wilayah tertinggal. Bagi Lampung, ini modal sosial: makin banyak warga terkoneksi berarti makin siap pula pasar lokal mengadopsi layanan digital dari UMKM setempat.
Sekarang kita zoom-in ke Lampung. Bank Indonesia Perwakilan Lampung baru-baru ini membuka Lampung Begawi 2025 dengan dorongan tegas: UMKM naik kelas melalui efisiensi pembayaran QRIS, perluasan pasar, dan business matching pembiayaan serta ekspor. Ini langkah strategis karena pembayaran digital memangkas friction transaksi, memudahkan pencatatan keuangan, dan mempercepat arus kas, tiga hal yang kerap membelit UMKM ketika bertemu lonjakan permintaan daring.
Mengapa kita harus menaruh perhatian serius pada UMKM? Karena mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dengan menyumbang >60% PDB dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Setiap kenaikan produktivitas UMKM akan memantul menjadi kenaikan kesejahteraan rumah tangga. Fokus pada UMKM berarti fokus pada pemerataan. Bagi Lampung, dengan basis kuat di agro (kopi, lada, pisang), perikanan, dan turisme (Pahawang, Kiluan, dan lainnya), digitalisasi membuka kanal baru: paket wisata direct-to-consumer, subscription box kopi/produk olahan, hingga ekspor ritel bernilai tambah.
Namun peluang sering tersandung di tiga batu: (1) konektivitas dan literasi digital yang timpang; (2) biaya logistik dan fulfillment; (3) akses pembiayaan yang belum data-driven. Apa yang bisa dilakukan, realistis namun berdampak?
Pertama, konektivitas sebagai “urusan ekonomi,” bukan sekadar “urusan telekom.” Pemprov bersama kabupaten/kota dapat memetakan blank spot prioritas (desa penghasil komoditas unggulan, sentra wisata, pasar ikan) lalu mengakselerasi perluasan last-mile fiber/4G melalui skema kolaborasi: penyedia jaringan, BUMDes, dan insentif daerah (misalnya percepatan perizinan tiang/kabel). Bagi titik yang belum feasible, dorong pemanfaatan akses Palapa Ring melalui backhaul dan solusi nirkabel terarah. Target kebijakan: tak ada sentra produksi/ wisata unggulan yang “buta sinyal”.
Kedua, literasi dan adopsi transaksi digital berbasis kebutuhan nyata. Program pelatihan sering berhenti di basic digital marketing. Lampung bisa menaikkan standar: clinic “Dagang Live 101” (skrip siaran, lighting, shipping-bundle), akuntansi sederhana via QRIS (rekonsiliasi otomatis untuk catatan harian), dan fotografi produk murah meriah (perlengkapan <Rp300 ribu). Outcome yang terukur: proporsi transaksi nontunai UMKM peserta, repeat purchase, dan customer acquisition cost yang turun. Momentum QRIS harus dijadikan pintu masuk literasi keuangan dan pencatatan yang rapi.
Ketiga, kurangi “biaya tak terlihat” lewat orkestrasi logistik. Banyak UMKM Lampung menjual ke Jawa; ongkos kirim dan kecepatan delivery menentukan rating toko. Pemprov dapat memfasilitasi gudang konsolidasi lintas UMKM dekat pelabuhan/gerbang tol, terhubung API ke marketplace sehingga pickup dan labeling otomatis. Dengan konsolidasi, tarif kurir bisa dinegosiasi, lead time stabil, dan retur turun. Ini bukan infrastruktur megah, tapi plumbing yang menentukan marjin.
Keempat, pembiayaan berbasis data penjualan. Dengan transaksi QRIS dan marketplace yang terlacak, lembaga pembiayaan daerah/kemitraan bank dapat menawarkan pembiayaan modal kerja “pasca-penjualan” (misal 60–70% dari invoice online terverifikasi). Data riil lebih kuat dari agunan; risiko menurun, bunga ikut rasional. Pemerintah pusat pun mengakui pentingnya insentif UMKM dan skema dukungan seperti KUR; Lampung tinggal menautkan data penjualan digital sebagai credit rails baru.
Kelima, spesialisasi konten dan pasar. Lampung punya cerita dan rasa, kopi robusta, lada, pisang, wisata bahari. Dorong “kampanye rasa Lampung” lintas platform dengan creator lokal: paket storytelling + voucher QRIS + bundling pengiriman hemat. Belajar dari e-Conomy SEA 2024, video dan live commerce mendorong konversi; ketika konten tepat sasaran, brand kecil bisa menyalip pemain lama.
Apakah ini cukup? Belum. Kita perlu indikator kinerja yang sederhana tapi disiplin: (i) rasio UMKM aktif bertransaksi digital (per kabupaten), (ii) share penjualan luar provinsi, (iii) biaya logistik rata-rata per kiriman, (iv) jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan berbasis data penjualan, dan (v) on-time delivery >95%. Ketika angka-angka ini bergerak, barulah kita bisa berkata: konektivitas berbuah ekonomi.
Akhirnya, ekonomi digital bukan menyingkirkan pasar tradisional, melainkan menjahit ulang hubungan produsen–pembeli dengan benang data. Lampung berada di posisi geografis emas; dengan UMKM yang terkoneksi, pembayaran nirsentuh yang masif, dan logistik yang lebih cerdas, kita bisa mengubah lintasan ekonomi daerah dari sekadar “ikut arus” menjadi penentu arus. Jalan raya digital sudah dibangun; kini giliran kita memastikan UMKM Lampung yang melaju kencang dengan rasa aman, tertib, dan sampai tujuan.
Penulis : Agus Kurniawan
Editor : Ahmad Novriwan
Sumber Berita : Opini
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
