Masalah Distribusi Pupuk Terus Berulang, M. Husni: Apakah Karena Ada Mafianya?

Selasa, 2 April 2024 | 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni menyatakan kemirisannya terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun. Pendistribusian pupuk subsidi ini, menurutnya, harusnya tepat waktu dan tepat sasaran. Ia pun menduga ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk dan harga beras semakin mahal.

“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini apakah juga ada mafia-mafianya, Pak? Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri, (misalnya) Vietnam dan Thailand. Ini Tentunya ada sesuatu yang salah di dalam tata niaga pupuk kita ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (02/04/2024).

Baca Juga:  Bahas Penguatan PTKIN, Rektor UIN Raden Intan Lampung Hadiri RDP dengan Komisi VIII DPR RI

Di sisi lain, Ia mengapresiasi mengenai rencana produksi pupuk pada tahun 2024, di mana Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran sebesar Rp26,6 Triliun menjadi Rp53,3 Triliun. Peningkatan volume jumlah produksi pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita apresiasi bahwa InsyaAllah penambahan daripada (pupuk) subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa republik ini ke depan bisa akan swasembada pangan (dan) swasembada beras,” harapnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung baik-baik terhadap rencana pengembangan strategis PT. Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Hal ini mengingat masih ada daerah lain yang memang merupakan wilayah pertanian.

Baca Juga:  Rudianto Lallo Dorong Reformasi Polri yang Substantif, Jangan Jadi Alat Kekuasaan

“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) feasible Pak? Jangan membebani nanti keuangan negara, karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak itu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi tentunya sekali lagi saya ingin ingatkan Pak, bahwa subsidi itu buat petani yang pegang cangkul bukan petani yang pakai dasi,” tegasnya.##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Rudianto Lallo Dorong Reformasi Polri yang Substantif, Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Bunda PAUD Lampung Batin Wulan Raih Penghargaan Nasional: Komitmen Nyata untuk Anak Usia Dini
Pangan Ultra Proses dan Perubahan Paradigma Konsumen
Dorong Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Lampung Perkuat CKG, Imunisasi, dan BPJS Kesehatan
Lampung Fest 2025, Sinergikan Kopi dan Pariwisata untuk Dongkrak Ekonomi Lampung
Wagub Jihan Nurlela Buka Rakor Kesehatan 2025: Tegaskan Pentingnya Program CKG dan Optimalisasi Keaktifan Peserta BPJS
DWP Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi E-Reporting untuk Tingkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelaporan
Sinergi Pemprov, Kejaksaan, dan Kemenkop UKM Perkuat Ekonomi Desa lewat Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa

Berita Terkait

Kamis, 13 November 2025 - 17:18 WIB

Rudianto Lallo Dorong Reformasi Polri yang Substantif, Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Kamis, 13 November 2025 - 14:04 WIB

Bunda PAUD Lampung Batin Wulan Raih Penghargaan Nasional: Komitmen Nyata untuk Anak Usia Dini

Kamis, 13 November 2025 - 12:47 WIB

Pangan Ultra Proses dan Perubahan Paradigma Konsumen

Kamis, 13 November 2025 - 11:09 WIB

Dorong Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Lampung Perkuat CKG, Imunisasi, dan BPJS Kesehatan

Kamis, 13 November 2025 - 11:06 WIB

Lampung Fest 2025, Sinergikan Kopi dan Pariwisata untuk Dongkrak Ekonomi Lampung

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pangan Ultra Proses dan Perubahan Paradigma Konsumen

Kamis, 13 Nov 2025 - 12:47 WIB