Mars dan Himne KPK Ciptaan Ardina Safitri Firli , Yasonna: Proses Cepat dan gak Pungli loo..

Jumat, 18 Februari 2022 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yasonna-Firli Bahuri

Yasonna-Firli Bahuri

Laporan: Ari/Nara
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan proses pencatatan hak cipta saat ini lebih cepat dan terbebas dari pungutan liar (pungli). Hal itu disampaikan Yasonna dalam acara penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan Lagu Mars dan Himne Komisi Pemberantasan Korupsi, (17/2).

Yasonna menjelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham telah mencanangkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta atau POP HC pada awal tahun 2022. Dalam sistem tersebut, proses pencatatan ciptaan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, sistem ini merupakan pengembangan dari sistem administrasi sebelumnya yang dilakukan dalam jangka waktu satu hari, dan merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yang dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan. “Perbaikan sistem ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan Kemenkumham kepada publik,” ujar Yasonna.

Baca Juga:  Meriahkan HUT Sumsel, Launching Kopi Sumsel Langsung Dihadiri Ketum Kadin

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, itu menuturkan, seperti halnya proses permohonan pencatatan ciptaan atas Mars KPK dan Himne KPK, ciptaan Ardina Safitri Firli. Yakni, istri Ketua KPK Firli Bahuri, yang diajukan pada 6 Januari 2022 dan prosesnya selesai kurang dari 10 menit. “Terbukti, pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Mars KPK penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu tiga menit, yaitu dari pukul 15.56 sampai pukul 15.59,” ungkap Yasonna.

Baca Juga:  Bawaslu Imbau Kepala Daerah Tidak Rolling Jabatan ASN Jelang Pilkada 2024

“Selanjutnya pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Himne KPK proses penyelesaian hanya empat menit yaitu dari pukul 15.39 sampai dengan pukul 15.43,” sambung Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Atas kemudahan itu, pemohon pencatatan ciptaan dengan menggunakan sistem POP HC mengalami peningkatan drastis sejak diluncurkan, dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 15 Februari 2022 terdata masuk 15.849 permohonan. POP HC merupakan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, memudahkan masyarakat untuk mencatatkan ciptaannya, sehingga dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.


Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur
Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  
CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual
PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung
Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke
Pastikan Pelayanan Publik Bersih Dari Praktik Pungli, Wakapolres Mesuji Gelar Sidak
Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:43 WIB

Cegah Kriminalitas, Brimob Lampung Laksanakan Patroli Malam di Hari Libur

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:34 WIB

CV Sama Jaya Sukseskan Pasar Murah Gubernur Lampung, 300 Kg Telur Ludes Terjual

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:33 WIB

PTPN I Regional 7 Bunga Mayang, Diduga Jual Besi Tua Ratusan Ton Tanpa Mekanisme Lelang KPKNL Lampung

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:39 WIB

Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:18 WIB

Jusuf Kalla Dukung Gagasan Prabowo Bentuk Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) dan Haluan Negara

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:15 WIB

DPD RI Berperan Aktif Pengawasan Ibadah Haji 2024

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Undang Happy Asmara, KPU Mesuji Launching Si Tapa Maskot Pilkada  

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:51 WIB

#CovidSelesai

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate di Merauke

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:28 WIB