JAKARTA – Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh, karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3).
Akhir pekan lalu, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mengungkap temuan adanya dugaan pengurungan terhadap hampir 20 ribu penyandang disabilitas mental di panti-panti sosial di Indonesia.
Praktik tersebut, ungkap PJS, banyak ditemukan di panti nonpemerintah atau swasta yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurut Lestari, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh semua pihak yang terkait untuk mengatasinya.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa langkah segera itu bukan semata karena melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan, tetapi adalah amanah konstitusi.
Bahkan, Lebih dari itu, tegas Rerie, tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran pada nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk itu, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus mampu membangun sistem perlindungan yang efektif bagi penyandang disabilitas dari ancaman tindak kekerasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan ekosistem yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas di tanah air.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : MPR RI
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
