Kriteria Penceramah Radikal Versi BNPT Tendensius dan Tidak Adil

Kamis, 10 Maret 2022 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi kriteria penceramah radikal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kritik disampaikan Hidayat Nur Wahid karena kriteria penceramah radikal yang dikeluarkan BNPT dinilai tendensius. Dan membiarkan radikalisme yang lain atau malah menambah kegaduhan, tidak menyelesaikan masalah dan akar masalah dari radikalisme.

Karenanya, HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aktivis HAM yang mengkritik kriteria penceramah radikal oleh BNPT.

Apalagi kriteria tersebut ditetapkan secara sepihak, tendensius dan tidak adil. Kriteria itu hanya menyasar kelompok Penceramah beragama Islam, tidak menyentuh radikalisme lain yang juga terjadi di wilayah NKRI.

Antara lain dalam bentuk komunisme, atheisme, maupun separatisme yang bertentangan dengan Pancasila. Dan dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi kriteria itu juga menyasar Penceramah dengan sikap kritis dan korektif kepada Pemerintah.

“Kriteria mengatasi radikalisme itu mestinya sesuai dengan Pancasila yang final pada 18 Agustus 1945, dan UUD NRI yang mengakui juga menghormati Agama, Persatuan Indonesia, serta hak asasi manusia (HAM)”ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/3)

Pasalnya, lanjut HNW, bila tidak konsisten, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka kriteria itu malah menambah masalah. Antara lain, timbulnya rasa diberlakukan tidak adil.

Karena di pihak lain membiarkan terus terjadinya radikalisme melalui ceramah maupun kegiatan yang lain oleh mereka yang anti agama.

Baca Juga:  PPDB Online SMA Negeri 01 Kotabumi, Orang Tua Pendaftar Merasa Dirugikan!

Seperti kelompok atheis maupun komunis yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945, yang ditengarai semakin marak laku maupun pernyataan yang dinilai sebagai menodai Agama, ajarannya, simbol maupun tokoh agama.

Juga ceramah dari tokoh agama yang mendukung gerakan separatis di Papua sehingga bertentangan dengan Pancasila sila ketiga maupun Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945.

Padahal korban dari kelompok OPM ini terus berjatuhan. Selain TNI, Polri juga masyarakat sipil bahkan Nakes. Dan oleh Menkopolhukam gerakan separatis KKB OPM disebut sebagai kelompok yang lebih berbahaya dari radikalisme. Tetapi, kriteria-kriteria versi BNPT samasekali tidak membahas masalah radikalisme dari dua jenis ini.

Kriteria-kriteria BNPB mengatasi radikalisme, kata HNW mestinya juga tidak mematikan demokrasi dan pelaksanaan HAM dalam bentuk kritik konstruktif terhadap Pemerintah yang sah.

Karena yang demikian itu adalah dilindungi oleh UUD serta hukum dan merupakan praktek yang lazim di negara demokrasi di seluruh dunia.

Kritik dan koreksi dari Penceramah di negara demokrasi, yang mengakui hukum dan HAM, mestinya diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan Pancasila dan konstitusi, serta bukti demokrasi yang hidup sebagai kontrol dan kritik terhadap pemerintah.

Dengan kriteria pasal karet ala BNPT, tersebut menurut HNW bisa-bisa di lapangan yang dipraktekkan justru represi. Setiap kritik dari penceramah akan dimasukkan pada kriteria membenci Pemerintah atau tidak mempercayai Pemerintah.

Tergolong dalam kriteria radikalisme ala BNPT, sehingga kritik dan penceramah akan terbungkam dengan label penceramah radikal.

Baca Juga:  Prabowo Perlu Tempatkan Diplomat yang Punya Latar Belakang dan Pengetahuan cukup untuk Selesaikan Masalah-masalah Dunia

Maka wajar bila kriteria-kriteria penceramah radikal itu ditolak oleh banyak pihak. Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutnya hanya “untuk membuat kontroversi” dan “membuat gaduh”.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal MUI KH Amirsyah Tambunan mengkritik keras dan menyebut kriteria penceramah radikal ala BNPT itu sebagai blunder.

Bahkan, organisasi pegiat hukum dan hak asasi manusia menyamakan model stempel radikal ini dengan apa yang digunakan oleh orde baru dalam membungkam demokrasi. Komisi III DPR juga mengkritisi dengan menyebutnya sebagai pendiskreditan terhadap Umat Islam.

Sikap BNPT, kata HNW mestinya berbasis kajian komprehensif dan bertanggung jawab. Dengan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam dengan lembaga-lembaga yang otoritatif seperti DPR, MUI, Muhammadiyah, NU serta Ormas-Ormas Keagamaan lainnya.

“Sehingga terhindar dari menggunakan kriteria tendensius dan pasal karet yang berpotensi menciptakan radikalisme dan ketidakadilan dalam penanganan radikalisme. Serta kegaduhan akibat multitafsir di masyarakat, hal yang tidak kondusif untuk menguatkan Persatuan Indonesia, karena adanya ketidakadilan, serta telah mengkotak-kotakan dan menghadirkan sikap saling curiga diantara sesama anak bangsa sebagai penceramah radikal dan penceramah non radikal. Sementara penceramah dari kelompok radikal yang bertentangan dengan Pancasila yaitu anti Agama maupun pendukung separatisme malah tidak disentuh samasekali. Apalagi dengan beredarnya daftar nama-nama penceramah Muslim yang dimasukkan dalam daftar Penceramah Radikal,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Fatayat NU Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyebab Tewasnya Ryas Nuraini
Pemerintah Provinsi Lampung Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Lampung
Ketua Fraksi PKS DPR : PBB Harus Usir Israel dari Palestina
Program Tanggungjawab Sosial PT HK, Atasi Kesulitan Air di Lampung Tengah
Pedagang Keluhkan Tepung Terigu Dipenuhi Ulat Kutu, Hasil Sidak Ditemukan Puluhan Ton di Gudang PT IAP Berulat!
Laskar Lampung “Jatuh Hati” Dengan Iqbal, Siap Antar Ke Kursi BE 1 A
Kesejahteraan Perawat Perlu Perhatian, Kolaborasi PPNI-JMSI Saling Menguatkan
8 Jamaah Haji Lampung Wafat, 3 Masih di RS Saudi Arabia

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 13:25 WIB

Fatayat NU Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyebab Tewasnya Ryas Nuraini

Senin, 22 Juli 2024 - 12:02 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Lampung

Senin, 22 Juli 2024 - 10:31 WIB

Ketua Fraksi PKS DPR : PBB Harus Usir Israel dari Palestina

Minggu, 21 Juli 2024 - 20:16 WIB

Program Tanggungjawab Sosial PT HK, Atasi Kesulitan Air di Lampung Tengah

Minggu, 21 Juli 2024 - 15:28 WIB

Pedagang Keluhkan Tepung Terigu Dipenuhi Ulat Kutu, Hasil Sidak Ditemukan Puluhan Ton di Gudang PT IAP Berulat!

Minggu, 21 Juli 2024 - 07:58 WIB

Kesejahteraan Perawat Perlu Perhatian, Kolaborasi PPNI-JMSI Saling Menguatkan

Minggu, 21 Juli 2024 - 07:15 WIB

8 Jamaah Haji Lampung Wafat, 3 Masih di RS Saudi Arabia

Minggu, 21 Juli 2024 - 06:32 WIB

Kloter Terakhir Lampung Tiba, Penyelenggaraan Haji Dinilai “Mumtaz”

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Fatayat NU Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyebab Tewasnya Ryas Nuraini

Senin, 22 Jul 2024 - 13:25 WIB

#CovidSelesai

Ketua Fraksi PKS DPR : PBB Harus Usir Israel dari Palestina

Senin, 22 Jul 2024 - 10:31 WIB