Komisi VII Dorong Pemerataan Fasilitas Uji Laboratorium

AMBON — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pengujian laboratorium di kawasan Indonesia timur, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Papua. Menurutnya, tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan uji laboratorium ke Ambon menjadi tantangan tersendiri, terlebih Maluku memiliki kekayaan alam yang potensial seperti minyak kayu putih yang dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPR RI, karena perusahaan-perusahaan dari Papua harus datang ke Ambon untuk melakukan uji lab. Biayanya tentu sangat besar, apalagi jika pengujian itu harus dilakukan secara berulang,” ujar Rahayu saat memimpin kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kementerian Perindustrian di Ambon, Kamis (12/6/2025).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII DPR RI meninjau inovasi ketel minyak kayu putih yang dikembangkan oleh BSPJI Ambon. Menurut Rahayu, pengembangan inovasi ini memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, khususnya yang memanfaatkan kekayaan alam lokal seperti pohon minyak kayu putih di wilayah Maluku maupun Papua.

“Saya melihat ini luar biasa. Mereka tidak hanya melakukan pelatihan, tapi juga memproduksi dan menjual ketel minyak kayu putih. UMKM di Ambon dan Papua bisa memanfaatkan ini untuk penguatan ekonomi lokal,” jelasnya. Ia menambahkan, saat ini sudah terjual sekitar 5.000 unit ketel minyak kayu putih hasil produksi BSPJI.

Selain isu pemerataan fasilitas, Rahayu juga menyoroti pentingnya perencanaan anggaran negara yang mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan. Dengan luas wilayah laut yang mendominasi hingga 92,4 persen, kebutuhan transportasi di Maluku dinilainya sangat tinggi.

“Kita perlu melihat kembali bagaimana skema penganggaran bagi daerah kepulauan seperti Maluku ini. Transportasi menjadi salah satu kunci utama agar potensi ekonomi daerah bisa berkembang optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendengarkan berbagai masukan terkait pengembangan ekonomi kreatif, termasuk penguatan sektor perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan sampah. Menurut Rahayu, persoalan sampah menjadi salah satu tantangan besar bagi pengembangan sektor pariwisata di Maluku.

“Sayang sekali, bahkan ketika menyelam pun saya masih menemukan sampah di laut. Pemda harus memastikan pengelolaan sampah berjalan baik, mulai dari penampungan hingga fasilitas pengangkutan dan petugasnya. Ini penting agar masyarakat juga tahu kemana mereka harus membuang sampahnya,” pungkasnya.

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Hadi

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya