Komisi II Harap Pilkada Serentak 2024 Momentum Hadirkan Kepastian Hukum dan Efisiensi Anggaran

Kamis, 6 Juni 2024 | 16:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada/Pilkada) serentak yang berlangsung di seluruh tingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan berlansung pada November 2024 mendatang adalah tonggak sejarah karena baru pertama kalinya dilakukan oleh bangsa ini. Karena itu, ia mendorong agar Pilkada serentak tersebut dapat hadirkan kepastian hukum dan kepastian anggaran.

“Tujuan utama dari keserentakan ini pertama kita ingin memberikan kepastian hukum bahwasanya terselenggaranya pemerintahan ke depan dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih hasil pemilu kada serentak dari satu waktu yang sama,” ujar Aminurokhman di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga:  Misbakhun : Thomas Djiwandono Resmi Deputi BI Yang baru 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga berharap adanya keserentakan penyelenggaraan ini mendorong efisiensi anggaran. “Kalau dulu (berlangsung) pemilihan guberur sendiri, kepala daerah tingkat kabupaten/kota sendiri, tentu itu ada cost yang lebih. Hari ini keserentakan ini diharapkan ada efisiensi. Tadi sudah dipaparkan oleh Pj Gubernur, KPU, maupun Bawaslu, target itu harus tercapai,” jelasnya.

Wali Kota Pasuruan 2000-2010 ini juga menjelaskan Pilkada serentak akan lebih efisien secara anggaran. Sebab, secara jumlah TPS, tentu berbeda dengan Pemilu 2024 yang berlangsung pada Februari lalu. Sebab, ia menekankan, kalau Pemilu tersebut jumlah pemilih di satu TPS maksimal 300 orang, maka dalam Pilkada serentak ini dimaksimalkan menjadi dua kali lipat, alias 600 orang.

Baca Juga:  Ekonomi Wisata Lampung Menguat, Arah Pengembangan Hotel Kian Terbuka

“Nah dengan jumlah TPS yang lebih sedikit daripada jumlah pemilu maka (diharapkan) efisiensi anggaran akan tercapai. Kemudian juga menyangkut dengan Badan Adhoc yang juga berbeda,” harapnya.

Karena itu, dengan semua harapan itu, ia berharap penyelenggaraan Pilkada ini dapat berjalan baik dan kondusif, serta pemerintahan daerah juga ingin berkontribusi bersama masyarakat agar demokrasi ini bisa berjalan berkualitas dan kondusif. (*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Sinergi Pendidikan dan Dunia Usaha, Dekranasda Lampung Kembangkan Talenta Siswa SMK
Pembayaran Pokmas pada Proyek Breakwater  Berproses
Proyek Breakwater Lamsel, Berikut Klarifikasi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan
Optimalisasi PAD, Bapenda Lampung dan GGPC Perkuat Kerja Sama Pajak
Hari Keenam Operasi SAR di KBB, 41 Korban Meninggal Teridentifikasi
Proyek Breakwater BBWS Tinggalkan Masalah, Aparat Diminta Periksa Dokumen Proyek
Kajari Way Kanan Musnahkan Barang Bukti

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:47 WIB

Sinergi Pendidikan dan Dunia Usaha, Dekranasda Lampung Kembangkan Talenta Siswa SMK

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:30 WIB

Pembayaran Pokmas pada Proyek Breakwater  Berproses

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:16 WIB

Proyek Breakwater Lamsel, Berikut Klarifikasi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

Jumat, 30 Januari 2026 - 15:09 WIB

Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Jumat, 30 Januari 2026 - 14:43 WIB

Optimalisasi PAD, Bapenda Lampung dan GGPC Perkuat Kerja Sama Pajak

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pembayaran Pokmas pada Proyek Breakwater  Berproses

Jumat, 30 Jan 2026 - 19:30 WIB

#indonesiaswasembada

Optimalisasi PAD, Bapenda Lampung dan GGPC Perkuat Kerja Sama Pajak

Jumat, 30 Jan 2026 - 14:43 WIB