BANDAR LAMPUNG – Menjelang panen raya padi di Provinsi Lampung pada April hingga Mei 2025, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti rendahnya potensi serapan gabah oleh Bulog. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Aribun Sayunis, yang mengkhawatirkan hasil panen petani tidak terserap maksimal.
Menurut Aribun, kekhawatiran ini muncul setelah menerima laporan dari sejumlah Gapoktan yang menjadi mitra kerja Bulog, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu persoalan utama adalah pembatasan jadwal pengiriman gabah ke gudang Bulog yang dinilai tidak mempertimbangkan luas area sawah di masing-masing wilayah.
“Mitra kerja Bulog hanya dijadwalkan mengirim hasil panen dua kali dalam seminggu. Mereka meminta agar sistem penjadwalan ini dievaluasi,” ujar Aribun, Selasa (8/4/2025).
Jika penjadwalan tidak bisa direvisi, lanjutnya, para Gapoktan meminta izin agar gabah hasil panen bisa langsung dijual ke Pulau Jawa.
Aribun juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait distribusi gabah, guna memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan tidak mengalami nasib seperti komoditas singkong yang sebelumnya viral karena tidak laku.
“Jika memang serapan rendah, saya minta Pergub distribusi gabah ditinjau kembali demi kesejahteraan petani,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Berdasarkan data yang diterima redaksi, Bulog Lampung Selatan saat ini membagi jadwal pengiriman gabah kering panen (GKP) ke pabrik sebagai berikut:
Senin & Kamis: Natar, Tanjung Bintang, Way Sulan, Kalianda, Jati Agung, Tanjung Sari
Selasa & Jumat: Palas, Seragi, Ketapang, Penengahan, Katibung, Merbau Mataram
Rabu & Sabtu: Way Panji, Sidomulyo, Candipuro, Bakauheni, Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan diketahui merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di provinsi ini, dengan luas lahan mencapai puluhan ribu hektare
Penulis : Desty
Editor : Nara
Sumber Berita : DPRD Lampung
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
