Ketua DPD RI Dorong Milenial Melek Politik

Minggu, 6 Maret 2022 | 19:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Heri Suroyo
SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bertemu kreator TikTok asal Madura, Husain Basyaiban, saat reses di Jawa Timur, Sabtu (5/3).

LaNyalla mendorong Husain untuk mengedukasi followers-nya agar melek politik. Dengan begitu, sebagai generasi milenial mereka tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini ke depan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di JW Marriot Hotel itu, LaNyalla banyak menjabarkan situasi kebangsaan terkini.

Salah satunya tentang wacana penundaan Pemilu 2024. Ia sempat meminta pandangan Husain terhadap wacana tersebut.

“Kalau menurut kamu, apa tanggapanmu terhadap wacana penundaan pemilu?” tanya LaNyalla pada Husain.

Tanpa ragu, Husain pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Katanya, biarkan semua berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

“Kalau saya tidak setuju. Alasannya, biarkan hal itu berjalan sebagaimana berlaku seperti sebelumnya,” kata Husain menjawab pertanyaan LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, jika pemilu ditunda, maka hal tersebut melanggar konstitusi kita. Saat ini, wacana tersebut tengah bergulir kencang di Senayan. Dan, DPD RI di bawah komandonya berdiri pada sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga:  Pusat Studi Gender UIN RIL Gelar Seminar Etika Dakwah Untuk Menambah Literasi Mahasiswa

“Kami di DPD RI sepakat menolak kalau pemilu ditunda. Saat ini wacana tersebut terus dihembuskan. Kami DPD RI tegas menolak penundaan pemilu,” tegas Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla menjabarkan, demokrasi harus dijalankan secara benar. Jika ada hal-hal yang melanggar aturan, maka hal tersebut tak boleh ditoleransi.

“Jangan mencari celah untuk melanggar konatitusi. Kalau mau menunda pemilu, solusinya adalah amandemen konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden sampai detik ini masih tak berubah. Kalau mau demokrasi dijalankan dengan baik, ambang batas pencalonan presiden harus nol persen, karena hal itu tidak ada dalam konstitusi,” papar LaNyalla.

LaNyalla meminta agar penguasa dan elit politik tak bermain-main dengan rakyatnya. “Kalau ngotot menunda pemilu, rakyat bisa bergerak menghukum elit politik,” ujar LaNyalla.

Baca Juga:  Panen Raya di Trimurjo, Lampung Siap Jadi Garda Terdepan Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai Ketua DPD RI, ia banyak menerima aspirasi ketidaksetujuan atas wacana penundaan pemilu. Untuk itulah LaNyalla berani berbicara lantang untuk kepentingan rakyat.

“Sebagai Ketua DPD RI tugas saya adalah menerima aspirasi daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Saya bukan oposisi. Kami hanya menjalankan kewenangan saja. Saya sudah wakafkan diri saya untuk rakyat. Sekarang saatnya mencari amal,” tutur LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada tahun 2045. Oleh karenanya, ia menilai generasi mudah harus terus menerus dibina agar siap menghadapi era tersebut.

“Saya selalu menekankan agar anak-anak muda diberi ruang berekspresi, menyalurkan kreativitasnya dalam kerangka pembinaan negara kepada mereka. Generasi milenial dan generasi Z saat ini yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Untuk itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin,” kata LaNyalla. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah
BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!
Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak
Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026
Wagub Pimpin Ziarah ke Makam Tokoh Pramuka Lampung
PKK Provinsi Lampung Pimpin Panen di Agropark
Lampung Jadi Proyek Percontohan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial Pertama di Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 17:35 WIB

Muswil MES Bali Resmi Dibuka, Teguh Santosa Tegaskan Pentingnya Ekonomi Syariah

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 16:18 WIB

BEM Unila Desak Prabowo Pecat Menteri Problematik dan Copot Kapolri!

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 14:08 WIB

Gedung DPRD Makassar Terbakar Usai Aksi Massa, Ketua JMSI Lampung: “Dengarkan Suara Rakyat dengan Hati

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 11:48 WIB

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Anak

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:23 WIB

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung Sepakati Raperda APBD 2026

Jumat, 29 Agu 2025 - 23:23 WIB