Kenaikan Harga BBM Subsidi Mestinya Menjadi Solusi Terakhir

Jumat, 26 Agustus 2022 | 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Namun pemerintah seharusnya mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara kenaikan harga.

“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, melainkan harus ada cara lain,” tegas Faisal, Jumat (26/8). Tapi, sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah.

“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” jelas Faisal.

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran Bansos sebesar Rp18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, “Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa?”

Baca Juga:  Pemkab Lampung Utara Apresiasi Lomba Baris Berbaris 2026

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.

Disparitas, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. “Dan, karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ lanjut Faisal.

Baca Juga:  Netty Prasetyani Soroti Modus Narkotika di Cairan Vape

Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.

”Intinya terjadinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol. Sepanjang tidak ada kontrol yang bagus, maka penyelundupan itu akan terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan,” tandas Faisal.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara
Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS
Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi
Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Menteri Keuangan AS Sebut AS akan Lanjutkan Tekan Iran
Renang, Bandarlampung Kemas 5 Emas Hari Pertama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:31 WIB

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 - 11:25 WIB

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Sabtu, 21 November 2026 - 11:10 WIB

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 November 2026 - 11:07 WIB

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Berita Terbaru

Berita Utama

PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:31 WIB

Berita Utama

Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:25 WIB




Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan menuju South Lawn untuk menaiki Marine One di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 21 Maret 2025. (Xinhua/Hu Yousong)

Berita Utama

Trump sebut Iran Enggan Terima Syarat Kesepakatan AS

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:10 WIB


Foto yang diabadikan pada 17 November 2026 ini menunjukkan delegasi Politeknik Pariwisata Bali dari Indonesia mengunjungi pusat pengalaman budaya cetakan kue tradisional Tiongkok di kompleks Qiaojiazha Meihu, Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok timur. (Xinhua/Cheng Di)

Berita Utama

Politeknik Pariwisata Bali Belajar ke Jiangxi

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:07 WIB