JAKARTA – Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi perhatian pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Per Agustus 2025, jumlah pengangguran terbuka dari kelompok berpendidikan sarjana mencapai 904.440 orang atau sekitar 5,39% dari total angkatan kerja berpendidikan tinggi di Indonesia.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai kondisi tersebut menjadi sinyal adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Katiman, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi peringatan bagi dunia pendidikan untuk melakukan perubahan mendasar dalam menyiapkan lulusan.
“Ini tentunya menjadi warning terkait dengan relevansi pendidikan kita. Kita harus mendorong pergeseran yang fundamental sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Katiman dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak? di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Katiman, peningkatan relevansi pendidikan tinggi perlu dilakukan melalui pengembangan kapasitas perguruan tinggi, termasuk program kolaborasi riset dan joint degree atau gelar bersama dengan universitas luar negeri.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari Program for International Strategic Management and Academic Knowledge Kemenko PMK atau PRISMA-PMK. Melalui program joint degree, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman dan kompetensi yang lebih luas, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.
Katiman menyebut sejumlah perguruan tinggi sebenarnya telah menjalankan skema tersebut. Dukungan juga telah diberikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal.
Padahal, program pendidikan lintas negara dapat mendorong sirkulasi talenta. Lulusan yang memperoleh keahlian dan pengalaman di luar negeri diharapkan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset nasional.
“Kita ingin ada sebuah ekosistem yang terintegrasi, membuat brain gain dan brain circulation,” ujarnya.
Selain penguatan pendidikan, Katiman menilai kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri perlu diperluas. Menurutnya, pengembangan riset di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas dan pendanaan hingga perbedaan ekspektasi antara dunia akademik dan sektor industri.
Ketimpangan terlihat dari komposisi belanja riset nasional. Dengan total belanja sekitar Rp 50,27 triliun atau setara 0,23% dari produk domestik bruto (PDB), sebagian besar pendanaan riset masih berasal dari dan digunakan oleh perguruan tinggi.
Porsi perguruan tinggi mencapai 71,02% dari total belanja riset nasional, sedangkan kontribusi industri hanya 14,96%.
“Ini artinya, kebutuhan riset belum menjadi kebutuhan yang bersama, apalagi untuk industri. Sementara itu, anggaran dari pemerintah juga sedikit,” kata Katiman.
Dia menilai industri perlu dilibatkan sejak tahap awal perumusan agenda penelitian. Dengan begitu, riset yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan nyata sektor usaha dan berpotensi menghasilkan inovasi yang bisa diterapkan.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
















